Bangkok, IDN Times - Thailand baru saja menyelenggarakan pemilu pada Minggu (24/3). Pemilu pertama dalam lima tahun sejak kekuatan militer melakukan kudeta pada 2014 itu pun dinilai cukup mengejutkan.
Pasalnya, berdasarkan perkembangan perhitungan suara terakhir, partai promiliter Palang Pracha Rath Party (PPRP) diprediksi akan memenangkan pemilu. Padahal, sebelumnya ada perkiraan yang kuat bahwa rakyat Thailand ingin mengakhiri kekuasaan militer di dunia politik dan pemerintahan.
Bangkok Post melaporkan bahwa perhitungan suara sudah mencapai 92 persen pada Minggu pukul 10 malam. Hasilnya adalah PRPP unggul dengan 7,5 juta suara. Sedangkan partai oposisi yang dipimpin sipil, Pheu Thai, memperoleh tujuh juta suara.
Di belakangnya menyusul Partai Future Forward dengan 5,2 juta suara, Partai Demokrat dengan 3,19 juta suara, dan Bhumjaithai dengan 3,17 juta suara. Kekalahan Demokrat pun membuat ketua partai Abhisit Vejjajiva mundur. "Mulai kini, keputusan [untuk bergabung dengan pemerintahan baru atau tidak] bergantung kepada eksekutif partai," ucapnya.
Setelah lima tahun tidak bisa memilih siapa orang yang akan memimpin negara, sempat muncul sedikit keyakinan bahwa masyarakat menantikan hari Minggu. Sebanyak 51,4 juta orang sudah terdaftar sebagai pemilih sah. Rupanya keyakinan itu menguap begitu tempat pemungutan suara dibuka.
Komisi Pemilihan Umum Thailand mengumumkan bahwa tingkat partisipasi pemilu kali ini 65,6 persen. Artinya, hanya 33,7 juta orang yang memberikan suara mereka. Selain itu, ada 1,9 juta surat suara yang rusak atau tidak sah. Pemilu kemarin juga mengungkap jumlah warga yang memilih untuk tidak memilih atau golput cukup tinggi yaitu sebanyak 500.000 orang.
Thailand menggunakan sistem representasi proporsional anggota campuran untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan perdana menteri. Jika sebelumnya hanya DPR yang mempunyai peran menentukan perdana menteri, dalam sistem baru tersebut seorang calon juga butuh dukungan Senat.
Masalahnya, sebanyak 250 anggota Senat adalah orang-orang yang tak dipilih oleh rakyat, melainkan pemerintahan militer saat ini. Seorang calon perdana menteri sendiri perlu 376 suara dari kedua kamar untuk menang. Jika semua anggota Senat mendukung satu kandidat, butuh 126 suara di DPR agar ia diangkat sebagai perdana menteri.
Seandainya PRPP menang di parlemen, Prayuth Chan-ocha akan kembali menduduki posisi sebagai perdana menteri. Ini karena partai yang baru terbentuk tersebut hanya mencalonkan nama Prayuth. Ia sendiri adalah jenderal yang berada di balik kudeta Thailand pada 2014 ketika Yingluck Shinawatra, adik Thaksin Shinawatra, digulingkan.
Pheu Thai, sebagai partai Yingluck, sendiri diyakini berkaitan dengan Thaksin yang sempat menjadi perdana menteri sejak 2001 hingga 2006 saat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan korupsi. Pemilu ini disebut sebagai pertarungan antara pendukung Thaksin dan Yingluck melawan kekuatan militer.
Sementara itu, dengan hasil yang keluar sejauh ini, tak sedikit masyarakat Thailand yang mengungkapkan kekecewaan. Melalui tagar #PrayForThailand, mereka menilai ada yang tidak beres dengan pemilu kali ini.
Salah seorang netizen menulis "Saya sungguh berharap kita punya sebuah demokrasi sesungguhnya yang pantas dimiliki oleh rakyat Thailand dan menjadi negara maju sebelum saya meninggal".
Netizen lainnya menulis bahwa ia mengaku tak ingin tinggal di negara di mana lembaga pemerintahan "tak netral" karena telah "melakukan kecurangan dalam pemilu". Sentimen yang sama juga ditunjukkan oleh oposisi.
Sekjen Pheu Thai Phumtham Wechayachai mengatakan ingin menanti hasil pemilu. Namun, ia percaya bahwa ada kecurangan yang telah terjadi dan berniat menyelidiki surat suara yang dinyatakan tidak sah.
"Meski jumlahnya dari Komisi Pemilihan Umum dan masing-masing berbeda, kami juga punya angka kami sendiri. Ini akan lebih jelas begitu hasilnya diumumkan," ujarnya kepada para reporter.