Pemimpin Junta Myanmar Terbang ke Rusia Hadiri Konferensi Keamanan

21 Jun 2021, 13:40 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, tiba di Moskow, Rusia untuk menghadiri konferensi keamanan pada Minggu (20/6/2021). Lawatan pemimpin de facto Myanmar itu menjadi perjalanan luar negeri kedua sejak mengkudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Dilansir The Straits Times, Min Aung meninggalkan Naypyidaw menggunakan penerbangan khusus. Media lokal mengabarkan, Min Aung hadir atas undangan Kementerian Pertahanan Rusia dan disambut langsung oleh duta besar Rusia untuk Myanmar. Tidak diketahui dengan pasti agenda pertemuan dan berapa lama dia akan berada di Negeri Beruang Merah.

1. Perjalanan ke Moskow setelah Majelis Umum PBB loloskan resolusi pencegahan aliran senjata ke Myanmar

emblem PBB (instagram.com/unitednations)

Sebelumnya, pada Mei, panglima angkatan udara Myanmar menghadiri pameran helikopter militer di Moskow. Rusia dikenal sebagai salah satu pemasok senjata utama ke Myanmar.

Kunjungan Min Aung dilakukan setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah yang dianggap tidak biasa, yaitu menyerukan pencegahan aliran senjata ke Myanmar. Rusia memilih abstain dari pemungutan suara.

Dalam Dewan Keamanan PBB, Rusia bersama Tiongkok adalah dua negara yang menggunakan hak vetonya untuk menentang resolusi embargo senjata atau sanksi ekonomi atas Myanmar. Tidak seperti resolusi Majelis Umum yang sebatas rekomendasi atau seruan, resolusi Dewan Keamanan memiliki kekuatan mengikat.

2. Myanmar di ambang perang saudara

Default Image IDN

Terlepas dari dukungan Rusia terhadap Myanmar, resolusi Majelis Umum PBB yang diusulkan oleh Liechtenstein memperoleh dukungan dari 119 negara. Tercatat 36 negara, termasuk Tiongkok, memilih abstain dan hanya Belarus yang menentangnya.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan bahwa risiko perang saudara dalam skala besar berpotensi terjadi di negara itu.

“Waktu adalah esensi. Peluang untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit,” kata Burgener setelah Majelis Umum mengadopsi resolusi tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

3. Semakin banyak yang hilang jika komunitas internasional lambat merespons junta militer

Default Image IDN

Ketegangan politik dalam negeri telah merenggut lebih dari 870 nyawa akibat bentrokan masyarakat sipil dengan aparat, berdasarkan laporan asosiasi pemantau setempat. Selain itu, lebih dari 4.900 orang ditangkap dan banyak dari mereka yang telah ditetapkan sebagai tahanan politik.

Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang kudeta, Kyaw Moe Tun, menyerukan langkah kolektif yang efektif dalam merespons junta. Menurut dia, ratusan nyawa meninggal karena komunitas internasional tidak tegas dalam menghukum junta.

"Sangat mendesak bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan munculnya potensi krisis kemanusiaan regional,” kata Kyaw Moe Tun pekan lalu.

“Jika komunitas internasional, termasuk PBB, telah mengambil tindakan tegas dan tepat waktu terhadap militer, itu akan mencegah hilangnya lebih dari 800 nyawa tak berdosa," tambah dia