Pemimpinya Ditolak Masuk, Moldova Minta Rusia Tidak Intervensi

Polisi Perbatasan Moldova mengungkapkan bahwa Minnikhanov memang dijadwalkan untuk datang ke Gagauzia pada bulan ini. Chisinau pun menganggap kunjungan itu tidak pantas karena dilakukan menjelang pemilu regional. 

"Dukungan kepada salah satu kandidat dalam pemilu lokal di Moldova adalah alasan yang valid dan otoritas meminta birokrat Rusia agar tidak ikut campur dalam mengintervensi urusan dalam negeri negara kami," kata Raisa Novitsky selaku juru bicara Polisi Perbatasan, dikutip Reuters.

Ia pun menyebut bahwa masuknya Minnikhanov tidak disetujui oleh pemerintah Moldova dan pemerintah otonom Gagauzia juga tidak memiliki rencana dalam menggelar forum internasional. 

Sebagai informasi, Gagauzia akan menggelar pemilu regional yang dijadwalkan pada 30 April. Terdapat delapan kandidat yang meminta dukungan kepada politikus Rusia karena mayoritas warga di sana punya pandangan pro-Rusia. 

Sebelum itu, Rustam Minnihanov sempat mengatakan lewat media sosialnya bahwa ia tidak diperbolehkan masuk ke Republik Moldova. Ia menyebut hendak menghadiri sebuah kongres yang diorganisir oleh salah satu kandidat, Viktor Petrov. 

"Saya berada di Chisinau, tidak lama lalu saya mendarat untuk menghadiri undangan dari Victor Petrov dan Alexandr Shudolski. Sayangnya, otoritas Moldova memutuskan memasukkan saya sebagai orang yang tidak diinginkan dan tidak boleh berkunjung. Maka dari itu, saya tidak dapat menghadiri kongres tersebut," ungkap Minnihanov, dikutip Libertatea.

Ia pun mengajak pemimpin Gagauzia untuk berkunjung ke Kazan, ibu kota Tatarstan untuk bertemu dengannya. "Sampai bertemu lagi di Tatarstan. Tatarstan akan selalu menanti Anda. Kami akan sangat senang menyambut kedatangan Anda di ibu kota Tatarstan," tambahnya. 

Perwakilan Badan Intelijen Moldova (SIS), Radu Frija mengungkapkan akan menerangkan di parlemen terkait amandemen undang-undang keamanan. Ia menyebut nantinya SIS akan meningkatkan otoritas dalam proses pemilu. 

"SIS seharusnya memiliki kekuatan untuk mencegah pengaruh dalam proses pemilihan umum dalam rangka mempromosikan kepentingan negara lain, entitas asing, atau organisasi kriminal," kata Frija, dikutip RFE/RL.

Nantinya, agen SIS akan mampu menyadap percakapan dan memasang peralatan pengintai di rumah seseorang yang jadi target. Kebijakan ini juga mendapat pertentangan dari masyarakat karena akan memperbolehkan gangguan kepada privasi warga. 

Rencana ini juga sejalan dengan permintaan Sandu untuk memodernisasi sistem elektoral dalam menghadapi rencana Moskow untuk menggulingkan pemerintahannya lewat aksi protes dan unjuk rasa.