Pengadilan Tinggi Perancis Tolak Usul Pelarangan Burkini dari Kepala Daerah!

Menurut pengadilan tinggi negeri Perancis, Conseil d'Etat, mengaku kalau permintaan pelarangan tersebut adalah aksi ilegal. Bahkan, dari tindakan kepolisian yang meminta wanita pengguna Burkini untuk melepas pakaiannya itu adalah kesalahan dan melanggar makna keberagaman di Perancis.

Tiga hakim senior pengadilan mengatakan kalau tindakan kota-kota di Perancis untuk 'mengharamkan' Burkini merupakan aksi yang mengekang kebebasan manusia. Selain itu, pelarangan pun dianggap pelanggaran serius oleh kepolisian dan kepala daerah.

Ketiga hakim tersebut juga menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya maksud terselubung dari para wanita untuk mengenakan Burkini. Menurut mereka, hal itu adalah kebudayaan yang normal dan tidak dapat dilarang. Tidak akan ada orang yang terancam akibat Burkini. Keputusan berujung pada 'tanda tanya besar' dari para kepala daerah yang dukung pelarangan.

Dikutip dari Telegraph, Wali Kota Luca menjelaskan kalau keputusan para hakim justru membuat kondisi sebagai membingungkan bagi masyarakat. Menurutnya, keputusan tersebut juga membuat tensi semakin meningkat karena pada akhirnya akan timbul masalah yang coba dihindari.

Hal tersebut didukung Wali Kota Sisco, Ange-Pierre Vivoni menyebut kalau dirinya dan beberapa kepala daerah masih akan 'berjuang' untuk meresmikan pelarangan Burkini. Selain itu, mantan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy bahkan mendukung kebijakan pelarangan Burkini. Presiden yang bertugas pada 2007-2012 tersebut juga sempat lakukan pelarangan terhadap pemakaian cadar bagi wanita muslim di Perancis.

Saat pelarangan mulai bergulir, sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Perancis lancarkan aksi protes terhadap tindakan tersebut. Liga HAM (LDH) dan Kelompok Pegiat Anti-Islamophobia di Perancis (CCIF) adalah dua yang paling kuat dalam penolakan aksi tersebut. Keputusan para hakim menurut perwakilan CCIF adalah simbol kuat yang meruntuhkan stigma dan politik anti-islam Perancis.