Pengalaman Damai Aceh Dijadikan Rujukan Turki Tuntaskan Konflik Kurdi

Pada malam pertama konferensi, Minggu (8/11/2026), peserta menyaksikan film dokumenter mengenai proses perdamaian Aceh. Pemutaran film kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama sejumlah tokoh yang terlibat dalam proses tersebut.

Selain JK, dialog menghadirkan Hamid Awaludin, yang pernah memimpin tim juru runding Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hadir pula Dino Patti Djalal, pendiri sekaligus Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan produser eksekutif film dokumenter tersebut.

Dalam kesempatan itu, JK menjelaskan bahwa konflik domestik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal terjadi antarkelompok masyarakat, sedangkan konflik vertikal melibatkan kelompok yang mengangkat senjata melawan negara.

Menurut JK, apa pun jenis konfliknya, negara harus mengambil inisiatif untuk membuka jalan negosiasi. Pemerintah juga perlu menurunkan ego dan mendekati pihak-pihak yang bertikai.

Ia menilai, salah satu tantangan dalam penyelesaian konflik adalah tingginya ego para pihak yang terlibat. Bahkan, konflik terkadang menjadi alat bagi pemimpin kelompok untuk mempertahankan dukungan pengikutnya.

JK juga menekankan pentingnya memahami akar persoalan sebelum merancang penyelesaian konflik. Menurut dia, konflik yang tampak bermotif agama belum tentu benar-benar berakar pada persoalan keyakinan.

Ia mencontohkan konflik Aceh yang menurutnya dipicu ketidakadilan ekonomi akibat kebijakan negara. Meskipun memiliki sumber daya alam melimpah, masyarakat Aceh dinilai belum menikmati kesejahteraan yang sepadan.

JK menegaskan, konflik Aceh bukan semata-mata didorong keinginan mendirikan negara Islam. Persoalan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan melalui kesepakatan damai.

“​​Itulah sebabnya, dalam perjanjian damai disepakati bahwa Aceh memperoleh 70 persen bagi hasil,” kata JK.

Konferensi berlanjut pada Senin (9/11/2026) dengan salah satu agenda utama membahas model dan paradigma resolusi konflik Turki.

Dalam sesi tersebut, JK kembali hadir bersama Direktur Akademi Intelijen Negara Turki, Profesor Talha Kose, serta Muhammad Bhabha, mantan anggota parlemen sekaligus penasihat perdamaian dan negosiator dari Afrika Selatan.

Pengalaman Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Turki dalam membangun kontrak sosial baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Keterlibatan JK dalam konferensi ini sekaligus membawa pengalaman Indonesia dalam mengakhiri konflik bersenjata ke ruang diskusi internasional. Proses perdamaian Aceh menjadi contoh bagaimana negosiasi dan kesediaan negara menyelesaikan akar persoalan dapat membuka jalan menuju rekonsiliasi.