Pentagon Resmi Putus Hubungan Akademik dengan Harvard

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, secara resmi mengumumkan penghentian seluruh program Pendidikan Militer Profesional (PME), beasiswa, dan program sertifikasi dengan Universitas Harvard. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada tahun akademik 2026-2027, meskipun personel yang sedang menempuh studi tetap diizinkan menyelesaikan kursus mereka hingga selesai.

"Harvard tidak lagi memenuhi kebutuhan Departemen Pertahanan atau layanan militer," ujar Hegseth, dilansir Hindustan Times.

Penghentian kerja sama ini mencakup berbagai inisiatif tingkat pascasarjana, termasuk beasiswa di Harvard Kennedy School yang selama ini menjadi jalur utama bagi perwira tinggi untuk memahami kebijakan publik. Hegseth menilai investasi jutaan dolar pada universitas tersebut merupakan pemborosan sumber daya nasional karena tidak lagi sejalan dengan misi militer.

"Sudah terlalu lama, departemen ini mengirimkan perwira terbaik dan tercerdas kami ke Harvard, dengan harapan universitas tersebut akan lebih memahami dan menghargai kelas prajurit kami. Sebaliknya, terlalu banyak perwira kami yang kembali dengan kepala penuh dengan ideologi globalis dan radikal yang tidak meningkatkan jajaran tempur kami," tambah Hegseth.

Pemerintah kini berencana melakukan evaluasi serupa terhadap universitas Ivy League lainnya guna memastikan efisiensi anggaran. Fokus Pentagon akan dialihkan pada pengembangan institusi internal seperti war colleges milik militer dan universitas publik yang dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai pertahanan nasional. Meski mengakui sejarah panjang Harvard yang dimulai sejak era Jenderal George Washington, Hegseth berargumen bahwa kondisi kampus saat ini telah berubah secara fundamental.

Pemerintah AS menuduh Universitas Harvard gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan membiarkan sentimen antisemitisme berkembang selama aksi protes pro-Palestina di lingkungan kampus. Isu ini menjadi katalisator utama bagi Departemen Pertahanan untuk memutuskan seluruh hubungan akademik dengan institusi tersebut. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menilai pimpinan universitas tidak mampu menciptakan lingkungan yang netral dan aman.

"Kepemimpinan universitas mendorong lingkungan kampus yang merayakan Hamas, membiarkan serangan terhadap orang Yahudi, dan masih mempromosikan diskriminasi berdasarkan ras," kata Hegseth, dilansir CBS News.

Selain masalah antisemitisme, Pentagon mengkritik penerapan kebijakan keberagaman, ekuitas, dan inklusi (DEI) yang dianggap sebagai ideologi "woke" yang merusak prinsip meritokrasi. Pemerintahan Trump secara agresif memangkas pendanaan bagi universitas yang mempertahankan program tersebut karena dinilai menghambat profesionalisme militer. Hegseth menganggap Harvard telah menjadi pusat aktivisme yang memusuhi angkatan bersenjata AS.

Aspek keamanan nasional juga menjadi alasan krusial di balik langkah drastis ini, terutama terkait dugaan hubungan penelitian antara Harvard dengan pihak asing. Pemerintah mencurigai adanya kemitraan yang berisiko bagi kepentingan strategis AS.

"Program penelitian kampus telah bermitra dengan Partai Komunis China," ujar Hegseth.

Di sisi lain, Presiden Harvard, Alan Garber, menolak keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai intervensi politik terhadap kebebasan akademik.

Selain pemutusan hubungan akademik oleh Pentagon, Universitas Harvard kini menghadapi tekanan finansial besar berupa tuntutan ganti rugi senilai 1 miliar dolar AS (Rp16,8 triliun) dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Tuntutan ini diajukan atas tuduhan kegagalan pihak universitas dalam melindungi mahasiswa Yahudi dan sikap toleran terhadap diskriminasi di lingkungan kampus.

"Harvard sangat antisemitis, dan presidennya, Alan Garber, telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam memperbaiki situasi yang sangat buruk bagi institusinya dan Amerika," kata Trump, dilansir The Guardian.

Dampak dari kebijakan ini sangat signifikan karena pemerintah juga membekukan dana penelitian federal bernilai miliaran dolar yang selama ini menopang riset di bidang sains, teknologi, dan kesehatan. Situasi ini memaksa Harvard melakukan penghematan anggaran besar-besaran, sementara institusi Ivy League lainnya mulai memberikan konsesi kepada pemerintah guna memulihkan aliran dana. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mendukung langkah tersebut dengan menegaskan bahwa anggaran negara tidak boleh lagi digunakan untuk universitas yang merugikan kepentingan nasional.