Pentagon Segera Berhentikan 1.000 Tentara Transgender

09 Mei 2025, 22:10 WIB

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. (U.S. Secretary of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons)

Jakarta, IDN Times - Pentagon akan memberhentikan 1.000 anggota militer yang secara terbuka mengaku sebagai transgender. Berdasarkan perintah pada Kamis (8/5/2025), pihaknya memberikan waktu 30 hari bagi mereka yang belum secara terbuka mengakui statusnya sebagai transgender untuk mengundurkan diri.

Perintah terbaru itu didorong oleh keputusan mahkamah agung pada Selasa lalu, yang mengizinkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk memberlakukan larangan terhadap anggota militer transgender.

Departemen Pertahanan AS akan memeriksa catatan medis untuk mengidentifikasi anggotanya yang belum melapor. Catatan itu akan menunjukkan mereka yang telah didiagnosis dengan disforia gender, yang menunjukkan gejala atau sedang dirawat. Mereka kemudian akan dipaksa keluar dari dinas dan tidak diizinkan untuk mendaftar kembali.

"Tidak ada lagi transgender di DoD (Departemen Pertahanan). Tidak ada lagi kata ganti. Tidak ada lagi pria berpakaian gaun. Kami sudah selesai dengan omong kosong itu," kata Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dikutip dari NBC News.

1. Hegseth sebut perempuan tidak cocok untuk peran militer

Pengusiran anggota militer transgender sejalan dengan pandangan Hegseth di masa lalu bahwa perempuan tidak cocok untuk peran tempur. Saat itu, perekrutan militer mengalami kesulitan besar dan terdapat kekhawatiran potensi pemotongan anggaran Departemen Urusan Veteran (VA) dapat semakin menghalangi kaum muda AS untuk mendaftar.

Hegseth mengatakan bahwa kendala medis, bedah, dan kesehatan mental pada individu yang saat ini didiagnosis atau memiliki riwayat, serta menunjukkan gejala yang konsisten dengan disforia gender, tidak sesuai dengan standar mental dan fisik yang tinggi yang diperlukan untuk dinas militer.

Dilansir The Guardian, para pejabat mengatakan bahwa per 9 Desember 2024, terdapat 4.240 tentara yang didiagnosis dengan disforia gender berada dalam tugas aktif, garda nasional, dan dinas cadangan. Meski demikian, jumlah tersebut mewakili sebagian kecil dari 2 juta pasukan yang bertugas.

2. Pengecualian kebijakan transgender Pentagon

ilustrasi bendera Amerika Serikat (AS) (pexels.com/Brett Sayles)

Kebijakan terbaru Pentagon akan memungkinkan pengecualian terbatas. Pengecualian itu mencakup calon personel transgender yang dapat membuktikan berdasarkan kasus per kasus bahwa mereka secara langsung mendukung kegiatan peperangan.

Selanjutnya, jika mereka didiagnosis dengan disforia gender, mereka dapat membuktikan kemampuannya mendukung kebutuhan peperangan tertentu dan tidak pernah beralih ke gender yang mereka identifikasi. Mereka juga harus membuktikan selama 36 bulan bahwa mereka stabil dalam jenis kelamin biologis mereka tanpa tekanan yang signifikan secara klinis.

Jika keringanan dikeluarkan, pemohon masih akan menghadapi situasi di mana hanya jenis kelamin biologis mereka yang diakui untuk fasilitas, seperti kamar mandi, tempat tidur, dan dalam pengakuan resmi, seperti dipanggil Tuan atau Nyonya.

3. Banyak pasukan transgender akan terus bertugas jika diizinkan

ilustrasi tentara (unsplash.com/Scandinavian Backlash)

Juru bicara Sparta Pride, Rae Timberlake, merupakan salah satu dari orang yang memilih untuk mengidentifikasi status gendernya dan telah bertugas di Angkatan Laut selama 17 tahun. Dia mengatakan bahwa tentara transgender yang tidak menerima perintah itu saat ini dapat kehilangan manfaat yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

"Tidak ada jaminan untuk mengakses pensiun atau pesangon atau pemberhentian dengan hormat. Ini bukan keputusan sukarela. Ini adalah keputusan yang membuat orang-orang merasa tertekan," kata Timberlake, yang mengatakan banyak pasukan transgender akan terus bertugas jika diizinkan.

"Ini adalah 1.000 pasukan transgender yang akan bertugas jika kondisi tidak diciptakan untuk memaksa mereka membuat keputusan untuk kesejahteraan mereka sendiri, atau kesejahteraan keluarga mereka dalam jangka panjang," sambungnya.

Berdasarkan pedoman baru, pasukan tugas aktif akan memiliki waktu hingga 6 Juni untuk mengidentifikasi diri mereka secara sukarela kepada departemen, sementara pasukan di Garda Nasional dan Cadangan akan memiliki waktu hingga 7 Juli.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.