Pidato di UNGA, Menlu Rusia Singgung Standar Ganda Barat

Dalam pidatonya, Lavrov mengutuk serangan militan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 251 orang disandera. Ia menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk tindakan Israel yang menewaskan lebih dari 65 ribu warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, serta menghancurkan rumah sakit dan sekolah di Gaza, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza.

Lavrov juga mengkritik rencana aneksasi Tepi Barat yang disebutnya sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina. Lavrov menuding negara-negara Barat sengaja menunda pengakuan Palestina meski sebelumnya sudah mengumumkan niatnya.

“Tampaknya, mereka berharap segera tidak akan ada apa pun dan siapa pun untuk diakui,” katanya, dikutip BBC.

Ia memperingatkan bahwa serangan Israel, termasuk terhadap negara lain di Timur Tengah seperti Qatar, bisa memicu instabilitas di kawasan.

Lavrov menilai tindakan Israel merupakan coup d’etat yang bertujuan untuk mengubur resolusi PBB tentang pembentukan negara Palestina. Ia menilai dukungan internasional terhadap solusi dua negara kian terancam oleh kebijakan Israel. Menurutnya, pembagian wilayah Tepi Barat hanya akan menghancurkan peluang berdirinya negara Palestina.

Mengenai isu nuklir Iran, Lavrov mengkritik keputusan Barat yang menolak usulan Rusia dan China untuk menunda penerapan sanksi. Usulan tersebut gagal disetujui dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (26/9/2025). Ia menilai keputusan yang membuat sanksi berlaku mulai Minggu (28/9/2025) pukul 00:00 GMT itu tidak dapat diterima dan bahkan ilegal.

Lavrov menuduh negara-negara Barat sengaja menghalangi solusi konstruktif melalui Dewan Keamanan. Ia menyebut mereka menggunakan pemerasan dan tekanan untuk memaksa Iran memberikan konsesi sepihak. Menurutnya, langkah ini hanya akan memperburuk kebuntuan diplomatik.

Lavrov juga menyerukan reformasi menyeluruh di PBB dan tata kelola global, termasuk penambahan anggota tetap Dewan Keamanan dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, khususnya Brasil dan India. Ia menekankan perlunya mengakhiri ketidakadilan historis terhadap Afrika serta mendemokratisasi lembaga global seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurutnya, upaya Barat mengganti Piagam PBB dengan tatanan berbasis aturan patut diwaspadai. Dalam pidatonya, Lavrov menegaskan sikap Rusia mendukung tatanan multipolar yang berlandaskan kesetaraan.

“Rusia tidak menganjurkan revolusi melawan siapa pun … Kami hanya meminta negara-negara anggota dan kepemimpinan Sekretariat untuk benar-benar mematuhi semua prinsip Piagam PBB tanpa standar ganda,” katanya, dikutip dari Anadolu Agency.

Ia menuduh Barat menerapkan standar ganda dalam menangani konflik global maupun pengelolaan dunia. Lavrov juga membicarakan hubungan Rusia dengan Amerika Serikat (AS), terutama setelah pertemuan antara Putin dan Presiden AS, Donald Trump, di Alaska pada awal Agustus 2025.

Ia menyebut usulan Putin untuk memperpanjang Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) hingga setahun setelah berakhir pada Februari 2026 sebagai langkah mencegah perlombaan senjata, dengan syarat AS mematuhinya. Lavrov melihat ada sinyal positif dari pemerintahan Trump untuk menjalin kerja sama pragmatis.

Sementara itu, Trump, setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menyatakan keyakinannya bahwa Ukraina bisa merebut kembali seluruh wilayah yang hilang, sebuah perubahan dari sikap sebelumnya yang mendorong kompromi.