PM Abiy Ahmed Akui Pasukan Eritrea Masuki Wilayah Tigray

Perang di Ethiopia dimulai secara resmi pada 4 November 2020 lalu. PM Abiy Ahmed memerintahkan operasi militer kepada Ethiopian National Defense Force (ENDF) melawan Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) di wilayah Tigray.

Dalam pertempuran tersebut, hampir mustahil media internasional memasuki wilayah konflik karena blokade di perbatasan dan pemadaman saluran telepon serta internet. Karena itu, jumlah korban dalam konflik hingga kini masih penuh tanda tanya.

Setelah ibukota Mekelle ditaklukkan oleh ENDF, eskalasi militer mereda. Namun konflik telah membuat ratusan ribu orang mengungsi dan jutaan orang terancam kelaparan. Blokade wilayah secara berkala dibuka meski tetap dengan pengawasan ketat. Sejak itu, muncul fakta-fakta tentang kecurigaan kejahatan dan kekejaman perang yang dilakukan militer terhadap penduduk Tigray, baik itu oleh pasukan ENDF maupun pasukan Eritrea yang menyeberang.

Melansir dari laman BBC, dalam pidatonya, PM Abiy Ahmed mengakui bahwa pasukan Eritrea melewati perbatasan dan memasuki wilayah Tigray. Tindakan itu, menurut klaimnya, karena Eritrea merasa khawatir terhadap ancaman serangan musuh lama.

Ethiopia sebelum dipimpin oleh Abiy Ahmed dikuasai oleh etnis Tigray selama hampir seperempat abad. Ketika Ethiopia dipimpin oleh etnis Tigray tersebut, mereka telah berperang selama hampir 20 tahun dengan Eritrea. PM Abiy Ahmed mampu mendamaikan perseteruan itu dan membuatnya diganjar dengan hadiah Nobel Perdamaian.

Abiy Ahmed mengatakan orang Eritrea telah berjanji untuk pergi dari wilayah Tigray ketika militer Ethiopia mampu mengendalikan perbatasan. Dia juga mengatakan, melansir dari laman Al Jazeera, bahwa "rakyat dan pemerintah Eritrea melakukan bantuan abadi kepada tentara kami", selama konflik. Abiy tidak memberikan rincian lebih lanjut apa yang dimaksud bantuan tersebut.

Selain mengakui bahwa pasukan Eritrea memasuki wilayah Tigray karena klaim kekhawatiran ancaman dari musuh lama, PM Abiy Ahmed juga mengakui bahwa telah terjadi kejahatan dan pelanggaran HAM di wilayah Tigray selama peperangan.

Melansir dari laman Deutsche Welle, Abiy Ahmed mengatakan "pertempuran itu (telah) merusak, menyakiti banyak orang, tidak diragukan lagi. Ada kerusakan yang terjadi di wilayah Tigray, terlepas dari propaganda dan kebohongan, informasi menunjukkan telah terjadi rudapaksa terhadap wanita dan penjarahan properti."

Sebelumnya, kejahatan tentang rudapaksa dan penjarahan itu hanya terungkap lewat penelusuran media-media internasional dan Amnesty Internasional. Namun, pemerintah Ethiopia sebelumnya hanya mengatakan akan berupaya melakukan penyelidikan terkait tuduhan itu.

Kini, pemimpin Ethiopia mengakui terjadinya rudapaksa dan penjarahan properti selama konflik di wilayah Tigray meski tidak menyebutkan secara eksplisit pasukan mana yang terlibat dalam kejahatan itu.

Abiy Ahmed juga mengatakan setiap anggota pasukan Ethiopia "yang melakukan pemerkosaan dan penjarahan terhadap saudara perempuan Tigrayan kami akan dimintai pertanggungjawaban." Sayangnya, polisi Ethiopia belum memiliki kewenangan untuk menyelidiki pasukan militer. 

Pemerintah Eritrea telah berulangkali mengelak dari tuduhan keterlibatan pasukannya dalam konflik di Ethiopia. Akan tetapi, berbagai penyelidikan independen dari kelompok organisasi hak asasi manusia dan media terhadap para pengungsi, mereka mendapatkan fakta bahwa pasukan Eritrea telah melakukan kejahatan yang mengerikan di beberapa wilayah Tigray.

Beberapa dugaan kejahatan HAM yang dilakukan oleh pasukan Eritrea, menurut penelusuran media Al Jazeera, adalah pembantaian warga sipil di kota Axum. Human Rights Watch juga menemukan fakta bahwa pasukan Eritrea telah menembaki anak-anak dan membunuh penduduk Tigray secara sistematis.

Investigasi Amnesty International atas peristiwa yang sama yang dilakukan oleh Human Rights Watch telah merinci bagaimana pasukan Eritrea "mengamuk dan secara sistematis membunuh ratusan warga sipil dengan darah dingin."

Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken menyebut bahwa konflik yang terjadi di Ethiopia adalah "pembersihan etnis" meski tuduhan itu ditolak oleh Ethiopia. Sekjen PBB, Antonio Guterres dan kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, mendesak penyelidikan dilakukan atas situasi yang terjadi di Ethiopia.