Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze, pada Minggu (22/12/2024), mengancam akan memenjarakan Presiden Georgia Salome Zourabichvili jika tidak bersedia mundur setelah masa jabatannya berakhir pada 29 Desember.
Situasi di Georgia terus memanas usai polemik hasil pemilu parlemen yang memenangkan Partai Georgian Dream. Tak hanya itu, ribuan warga terus memprotes keputusan sepihak Kobakhidze menangguhkan aksesi keanggotaan Uni Eropa (UE) hingga 2028.
Kobakhidze mengatakan, Zourabichvili harus meninggalkan kantornya pada 29 Desember. Ia memastikan bahwa Presiden Georgia itu kemungkinan akan mundur, karena ada ancaman hukum yang menantinya.
"Biarkan kami melihat apakah dia akan melanjutkan hidupnya atau berada di balik jeruji besi. Saya pikir dia memiliki akal sehat untuk tidak melanggar Kode Kriminal Georgia. Saya melihat tidak banyak peristiwa pada 29 Desember nanti," terangnya, dikutip dari Civil Georgia.
Ia menambahkan, tidak ada yang ingin melihat seorang perempuan berusia 72 tahun berada di dalam penjara. Kobakhidze pun berharap agar Zourabichvili tidak mengorbankan dirinya sendiri untuk orang-orang radikal.
Sebelumnya, Zourabichvili mengatakan akan tetap menjabat sebagai presiden hingga diadakan pemilu ulang yang bebas dan adil. Ia pun mendesak UE membantu negaranya di tengah dugaan Rusia menerapkan invasi bentuk baru di Georgia.
Kobakhidze menolak laporan akhir dari Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) terkait bukti adanya jual-beli suara dan sejumlah kecurangan lain yang mengerosi kepercayaan publik terhadap pemerintah Georgia.
"Semua bukti yang dilaporkan oleh OSCE membuktikan bahwa pemilu parlemen sukses diselenggarakan dan semua tuduhan yang diberikan kepada oposisi radikal ditolak. Semua tuduhan ini adalah bagian dari skenario revolusi yang disuarakan oleh oposisi," terangnya, dilansir dari Georgia Today.
PM Georgia itu menambahkan, tuduhan intervensi Rusia dalam pemilu parlemen di negaranya tidak terbukti dan tidak ditulis dalam laporan akhir OSCE. Ia juga mengatakan, memang ada masalah, tapi 76 persen dari proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara di Georgia tidak bermasalah.
Kobakhidze juga mengumumkan penyerahan medali penghargaan kepada 11 pejabat publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dari belasan orang tersebut, salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Georgia, Vakhtang Gomelauri.
"Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada petugas keamanan yang mengalami kerugian finansial imbas sanksi-sanksi yang diterapkan oleh sejumlah negara Barat. Penghargaan ini juga dilakukan perwakilan Mendagri," ungkapnya, dilansir TVP World.
Dalam beberapa pekan terakhir, polisi Georgia dituding telah melakukan kekerasan kepada demonstran dengan menggunakan meriam air dan gas air mata. Sedangkan pemerintah setempat mengklaim demonstran berusaha mengadakan revolusi dan mengakibatkan 150 polisi terluka.