PM Korsel Minta 715 Dokter Batalkan Rencana Resign Massal

Pemerintah mengaku membutuhkan lebih banyak dokter seiring dengan bertambahnya populasi lansia dan meningkatnya permintaan akan perawatan medis. Dengan kondisi saat ini, negara tersebut diperkirakan akan kekurangan 15 ribu dokter pada 2035.

Oleh sebab itu, pemerintah berencana menambah penerimaan mahasiswa kedokteran sebanyak 2 ribu orang pada tahun ajaran 2025 dan menambah 10 ribu dokter pada 2035. Saat ini, sekitar tiga ribu orang diterima di sekolah kedokteran setiap tahunnya.

Namun para dokter dan mahasiswa kedokteran keberatan dengan rencana tersebut. Mereka menilai jumlah dokter yang ada telah memadai, sehingga penambahan tersebut hanya akan menyebabkan pelayanan medis yang tidak perlu, dan memperburuk keuangan rencana asuransi kesehatan nasional.

Menurut laporan media lokal, rencana pengunduran diri massal ini akan melibatkan sekitar 2.700 dokter magang. Angka ini sekitar seperlima dari jumlah dokter di negara tersebut.

Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa 715 dokter magang telah mengajukan pengunduran diri mereka pada Jumat (17/2/2024). Namun, pemerintah telah mengeluarkan perintah kembali bekerja, seraya memperingatkan bahwa mereka yang menolak mematuhinya dapat dikenakan hukuman.

Sementara itu, Asosiasi Medis Korea, yang mewakili para dokter, dan mahasiswa kedokteran pada Sabtu (18/2/2024) mengancam akan mengambil tindakan kolektif apabila pemerintah jika terus mengancam dokter magang, dilansir Yonhap.

Beberapa jam sebelum perdana menteri mengeluarkan pernyataan publiknya, kementerian kesehatan mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan rumah sakit pendidikan untuk menyerahkan catatan pekerjaan harian para dokter magang. Hal ini dilakukan untuk memantau apakah mereka mengundurkan diri, ikut dalam pengunduran diri massal, atau melakukan pemogokan.

“(Perintah) dikeluarkan untuk mencegah kejadian di mana dokter, setelah menerima perintah kembali bekerja dari pemerintah, kembali ke rumah sakit, lalu pergi lagi untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif,” kata seorang pejabat kementerian.

Di tengah kemungkinan terjadinya pemogokan dokter magang, rumah sakit pun mendiskusikan langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan. Rumah sakit tertentu memprioritaskan pasien berdasarkan urgensi kebutuhan medis mereka dan menyusun daftar individu yang operasinya dapat ditunda.

Namun, dengan jumlah dokter magang yang mencapai 30-40 persen dari seluruh staf rumah sakit umum, tindakan kolektif yang berkepanjangan akan menimbulkan gangguan yang tidak dapat dihindari terhadap layanan medis.