Jakarta, IDN Times - Junta militer Mali memecat Perdana Menteri (PM) Mali Choguel Kokalla Maiga dan jajarannya pada Rabu (20/11/2024). Pemimpin dari kalangan sipil tersebut dipecat setelah mengkritisi pemerintahan Presiden militer Assimi Goita.
Pada Mei, perwakilan dalam dialog nasional di Mali mengumumkan perpanjangan pemerintahan militer. Langkah ini membuat geram oposisi yang mengklaim junta militer berniat memperpanjang kekuasaan di negara Afrika Barat tersebut.
Pemecatan Maiga dilakukan setelah hubungannya dengan Goita terus menegang dalam beberapa bulan terakhir. Maiga juga terus mempertanyakan mengenai kejelasan proses transisi pemerintahan dari militer ke sipil di Mali.
"Pemerintahan transisi seharusnya berakhir pada 26 Maret 2024, tapi ini sudah ditunda sedemikian lama dan tidak ada ujungnya. Aksi ini dilakukan secara sepihak tanpa adanya perdebatan di dalam pemerintahan," tuturnya, dilansir BBC.
Ia mengklaim bahwa pemerintahan yang dipegang oleh militer Mali saat ini tidak normal. Maiga bahkan mengaku tidak pernah mendapatkan kabar apapun terkait dengan keputusan sepihak dari militer untuk menunda pemilu di Mali.
Maiga menggarisbawahi terkait berbagai tantangan ke depan dan segala bentuk ancaman di tengah kebingungan soal transisi pemerintahan di negara Afrika Barat tersebut.
Pada Kamis (21/11/2024), Maiga mengaku tidak terkejut soal pemecatan ini. Ia mengklaim dirinya sudah menjadi target plot politik yang dilakukan oleh rezim militer yang bertujuan merusak citranya di dunia politik.
"Saya baru saja belajar bahwa Perdana Menteri sudah dilengserkan dari tugasnya! Akhirnya, Sungai Nil sudah tiba di Kairo! Saya percaya ini adalah plot politik. Sejak 2023, sudah ada institusi yang berniat meringankannya secara politik," tuturnya, dikutip APA News.
Ia menambahkan, beberapa strategi yang dia kenali adalah membentuk 100 partai politik baru dan mengadakan pertemuan tersembunyi. Mereka disebut menginginkan peraturan lama dan menolak di dalam koalisi M5-RFP.
Meskipun sudah dipecat, Maiga mengaku akan tetap berjuang untuk Mali yang lebih baik. Ia menyatakan keinginannya untuk mempertahankan perannya di dalam politik Mali.
Sebulan lalu, Presiden militer Assimi Goita sudah mempromosikan dirinya sendiri dengan titel khusus. Gelar tersebut diketahui hanya didapat oleh dua mantan presiden dalam sejarah dua negara Afrika Barat tersebut.
Melansir Africa News, pemberian gelar baru ini diumumkan oleh Dewan Kementerian dan sudah dipublikasikan di laman resmi pemerintah Mali. Selain Goita, lima kolonel dalam junta militer Mali juga mendapatkan promosi menjadi jenderal bintang empat.
"Ini adalah indikasi kuat bahwa pemerintah junta akan terus melanjutkan posisinya sebagai seorang penguasa dan tidak memiliki keinginan transisi demokrasi dan memberikan kepada sipil dalam waktu dekat," ungkap Peneliti Senior Policy Center for the New South, Rida Lyammouri.