PM Prancis François Bayrou Digulingkan Parlemen, Pemerintahan Runtuh

Runtuhnya pemerintahan Bayrou berawal dari rencana anggaran ketat yang dianggap terlalu memberatkan. Bayrou ingin memangkas defisit fiskal yang hampir dua kali lipat dari batas 3 persen Uni Eropa dengan menargetkan penghematan 44 miliar euro atau sekitar Rp843 triliun. Usulan itu mencakup penghapusan dua hari libur nasional, pembekuan belanja pemerintah, serta kenaikan pajak, sementara utang publik Prancis pada kuartal pertama 2025 sudah mencapai 114 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dilansir dari Fox News.

Bayrou sempat berpidato di hadapan Majelis Nasional untuk menggambarkan kondisi keuangan negaranya.

“Kalian memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan, tetapi kalian tidak memiliki kekuatan untuk menghapus kenyataan. Kenyataan akan tetap tak kenal ampun: pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang, yang sudah tak tertahankan, akan semakin berat dan lebih mahal,” katanya.

Ia lalu memperingatkan dampak buruk bagi generasi mendatang, namun peringatan itu tidak digubris mayoritas parlemen yang menilai kebijakannya terlalu menyudutkan warga miskin.

Koresponden Al Jazeera, Natacha Butler, menilai hasil ini menjadi pukulan telak bagi Bayrou.

“Bagi Bayrou, ini adalah kekalahan telak. Tentu saja mayoritas besar memilih menentangnya dan anggaran penghematannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian sekutu konservatif Bayrou pun ikut menentangnya, sehingga mempermalukan eks perdana menteri itu di panggung politik.

Gelombang kritik terhadap Macron semakin deras usai Bayrou dijatuhkan.

“Macron sekarang berada di garis depan menghadapi rakyat. Dia juga harus pergi,” tulis Jean-Luc Melenchon, pemimpin partai kiri radikal La France Insoumise lewat X.

Namun blok kiri, meski memegang kursi terbanyak di Majelis Nasional yang beranggotakan 577 orang, tetap tak mampu membentuk pemerintahan sendiri.

Sementara itu, pemimpin sayap kanan, Marine Le Pen, mendesak digelarnya pemilu Cepat. “Momen ini menandai akhir dari penderitaan pemerintahan hantu,” serunya.

Akan tetapi, Macron menolak opsi membubarkan parlemen karena khawatir pemilu baru justru memperkuat kubu sayap kanan dan membuat legislatif makin terpecah, melanjutkan krisis sejak keputusan pemilu kilat tahun.

Kekacauan politik ini bermula dari langkah Macron menggelar pemilu kilat pada 2024 setelah Partai Rally Nasional besutan Le Pen tampil dominan di pemilu Parlemen Eropa. Hasilnya, parlemen pecah menjadi beberapa blok, dengan kubu sentris Macron kehilangan banyak kursi ke tangan kanan dan kiri ekstrem, sehingga kondisi kebuntuan semakin menguat.

Pengamat politik dari Universitas Nottingham, Hugo Drochon, menilai Macron memiliki pilihan terbatas.

“Entah dia pergi lagi untuk seseorang dari partai kanan tengah ... atau dia menjangkau kaum sosialis,” katanya kepada Al Jazeera.

Ia menjelaskan, jika Macron merangkul sosialis, maka kompromi besar soal anggaran harus dilakukan.

“Kekhawatiran terbesar, setidaknya dari pasar keuangan, bukanlah apa yang akan dilakukan, tetapi sesuatu yang dilakukan. Mereka menginginkan seorang perdana menteri dan anggaran yang benar-benar menangani masalah-masalah ini,” tambahnya.

Kekhawatiran pasar terlihat jelas karena imbal hasil obligasi pemerintah Prancis kini menyalip Spanyol, Portugal, hingga Yunani.

Tugas pemerintahan baru akan sangat berat, terutama dalam meloloskan anggaran di parlemen yang terbelah. Sosialis mendorong pajak lebih tinggi untuk orang kaya serta pembalikan kebijakan pemotongan pajak bisnis ala Macron, tuntutan yang berseberangan dengan partai konservatif Les Republicains yang masih memegang pengaruh penting dalam koalisi pasca 2024.

Di sisi lain, ketidakpuasan publik semakin menguat dan memicu aksi protes nasional. Kelompok kiri merencanakan demonstrasi besar pada Rabu (10/9/2025) dengan slogan “Mari kita blokir semuanya,” sementara serikat buruh mengumumkan aksi lanjutan pada 18 September. Semua ini berlangsung di tengah tantangan global, ketika Macron harus tetap mengurus perang Ukraina dan menjaga hubungan yang renggang dengan Rusia maupun Amerika Serikat.