PM Shinzo Abe Gagal Bujuk Presiden Rusia Soal Sengketa Kepulauan Kuril

Kepulauan Kuril yang oleh Jepang disebut sebagai Teritori Utara - terdiri dari empat pulau yaitu Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan Habomai ini dianeksasi oleh Uni Soviet selepas Perang Dunia dan selama ini menjadi ganjalan hubungan diplomatik kedua negara, demikian dilansir dari Kyodo News.

Saat berbicara dalam St. Petersburg International Economic Forum yang dilangsungkan dari tanggal 24-26 Mei 2018, PM Shinzo Abe mendesak agar Rusia dan Jepang membentuk sebuah kerjasama ekonomi di empat pulau yang disengketakan tersebut yang dapat diterima oleh kedua negara.

Sejak berkuasa tahun 2012, PM Shinzo Abe telah mengerahkan usaha dan tenaganya untuk menyelesaikan ganjalan mengenai Kepulauan Kuril ini namun sejauh ini belum juga mencapai apa yang diinginkannya.

Langkah PM Shinzo Abe ini disinyalir merupakan bagian dari usahanya mengimbangi menguatnya kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok di wilayah tersebut. Untuk itu, PM Shinzo Abe telah mendorong dunia bisnis Jepang melakukan investasi ke Rusia meskipun sejauh itu belum meningkat karena masih terkendala iklim investasi di Rusia.

Rusia dikabarkan bahkan telah mempercepat pembangunan fasilitas militer di kepulauan tersebut yang membuat Tokyo melancarkan protes resmi mereka bulan Februari lalu saat Rusia menyelenggarakan latihan militer yang melibatkan 2.000 tentara mereka.

Usaha PM Jepang ini ditanggapi dingin oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin yang menyatakan bahwa dibutuhkan waktu untuk membina hubungan baik di antara kedua negara guna melindungi kepentingan kedua negara.

Namun sebuah langkah simpatik disetujui oleh kedua pemimpin negara tersebut, yaitu memperbolehkan mantan penduduk Jepang yang sempat tinggal di kepulauan tersebut melakukan ziarah ke makam keluarga mereka, hal serupa yang pernah dilakukan untuk pertama kalinya tahun lalu.

Ganjalan lainnya mengenai penyelesaian sengketa kedua negara ini adalah tidak adanya kesepakatan mengenai apakah kerjasama yag diusulkan oleh Jepang ini akan beroperasi menggunakan hukum Rusia.