Kerusuhan besar-besaran terjadi pada September 2025
Para tersangka yang diduga terlibat dalam kerusuhan telah ditangkap oleh kepolisian Nepal
Pemerintah sementara berjanji memberikan kompensasi bagi keluarga korban yang tewas dan bantuan bagi para korban luka-luka
Jakarta, IDN Times - Kepolisian Nepal pada Senin (10/11/2025), merilis data penangkapan atas kerusuhan massal yang terjadi di bulan September 2025. Melalui laporan tersebut, tercatat 423 orang telah diamankan atas beragam tuduhan terkait aksi demonstrasi yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Nepal.
Para tersangka diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana mulai dari pembunuhan, vandalisme, hingga kepemilikan senjata ilegal, sebagaimana diungkap dalam pernyataan resmi kepolisian Nepal.
Kerusuhan besar-besaran bermula pada Senin (8/9/2025), setelah pemerintah Nepal memberlakukan larangan terhadap sejumlah media sosial, seperti YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Larangan ini memantik kemarahan generasi muda yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta menolak korupsi pejabat.
Situasi makin tak terkendali pada Selasa (9/9/2025). Para demonstran mengabaikan jam malam yang telah ditetapkan polisi dan membakar gedung Mahkamah Agung, parlemen, serta beberapa kantor pemerintah lainnya.
“Saya melihat lautan demonstran, banyak berseragam sekolah, bergerak menuju parlemen sekitar pukul 11,” ungkap Sahana Vajracharya, seorang jurnalis kepada Human Rights Watch.
Pada Rabu (10/9/2025), usai dua hari kekacauan yang menyebabkan lebih dari 70 korban jiwa dan ratusan luka-luka, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri.
“Tindakan kekerasan, perusakan gedung publik, dan kerusuhan ini jelas perlu investigasi menyeluruh,” kata juru bicara Kepolisian Nepal, Abi Narayan Kafle, dilansir BSS News.
Dalam data resmi, kepolisian Nepal menyatakan telah menangkap 423 individu yang berhubungan dengan kerusuhan pada September 2025. Para tersangka menghadapi berbagai tuduhan, seperti pembunuhan, vandalisme, pencurian, kepemilikan senjata api ilegal hingga perilaku tidak senonoh di ruang publik.
“Tim sedang meneliti seluruh insiden dan kami berupaya mengumpulkan informasi lebih lanjut,” ujar Kafle dalam pernyataan resmi, dilansir The Straits Times.
Berdasarkan penelusuran data polisi, penahanan ini juga mencakup mereka yang diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap pejabat publik, pembakaran gedung parlemen, hingga penjarahan fasilitas umum.
“Aksi yang terjadi dalam dua hari itu benar-benar di luar prediksi dan tindakan hukum adalah respons atas kejahatan nyata,” lanjut Kafle.
Kerusuhan selama dua hari pada September 2025 menyebabkan kerugian sosial yang masif. Massa membakar rumah pejabat dan kantor partai, serta menyebabkan ribuan tahanan melarikan diri dari penjara di berbagai kota Nepal.
Setelah pemerintah resmi jatuh pada 12 September 2025, mantan ketua Mahkamah Agung Sushila Karki dilantik sebagai Perdana Menteri sementara.
“Pada hari saya menjabat, saya menyerukan persatuan dan kerja sama untuk membangun kembali negara,” ungkap Karki dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri.
Pemerintah sementara juga berjanji memberikan kompensasi sebesar maksimum satu juta rupee Nepal (Rp117,6 juta) bagi keluarga korban yang tewas, serta bantuan bagi para korban luka-luka akibat kerusuhan.
“Saya mengecam keras kehancuran yang terjadi dan berjanji mengusut secara menyeluruh siapa pun pelaku kekerasan tanpa pandang bulu,” kata Karki.