Polisi Terlibat dalam Pelanggaran HAM di Kerusuhan Delhi

Pada 11 Desember 2019 lalu, sebuah UU pembaruan yang mengatur kewarganegaraan di India diresmikan. UU kewarganegaraan yang lama menyebutkan bahwa imigran ilegal dan orang asing yang memasuki India tanpa dokumen resmi atau melebihi tenggak waktu yang telah ditentukan dapat dideportasi maupun dipenjara. Setelah diperbaharui, parlemen India memberikan pengecualian bagi imigran beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen. Imigran pemeluk keenam agama tersebut diperbolehkan untuk masuk ke India dengan syarat dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar berasal dari Pakistan, Afganistan, dan Bangladesh. Dengan bekerja selama 6 tahun di India, mereka dapat melakukan naturalisasi dan menjadi wagra lokal.

Pengesahan UU ini menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Pihak oposisi mengatakan bahwa UU kewarganegaraan yang baru sangatlah eksklusif dan melanggar konstitusi India. Menurut Guatam Bhatia, seorang pengacara di Delhi, UU ini secara terang-terangan membagi imigran ke dalam kelompok Muslim dan non-Muslim dan mengimplementasikan tindak diskriminasi ke dalam hukum negara. Bagi Bhatia, keputusan ini bertentangan dengan etos konstitusional sekuler yang telah lama berdiri.

Menanggapi kontroversi ini, Ram Madhav, anggota Partai BJP yang merupakan partai pemimpin di parlemen mengatakan bahwa tidak ada negara manapun yang menerima imigran ilegal. "Bagi semua yang memberikan komplain, UU kewarganegaraan India sudah resmi. Naturalisasi merupakan opsi bagi orang-orang yang secara legal mengklaim kewarganegaraan India. Imigran ilegal hanyalah penyusup", ucap Madhav seperti yang diberitkan BBC.

Berbagai pihak tidak terima dengan UU baru ini dan turun ke jalan untuk melakukan protes. Pada 23 Februari 2020 lalu, pemimpin Partai BJP, Kapil Mishra, meminta polisi untuk membersihkan jalanan dari para pengunjuk rasa Muslim. Mishra mengancam akan turun ke jalan bersama dengan suporternya untuk melakukan hal tersebut jika polisi gagal. Kerusuhan dimulai ketika ultimatum tersebut dikeluarkan.

Orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan ini mengenakan pelindung kepala sembari membawa batu, tongkat, pedang, pistol, dan bendera nasionalisme Hindu. Tidak lama setelah itu, mereka memasuki kawasan masyarakat Muslim tinggal dan menyerang rumah maupun toko disana selama 3 hari lamanya. Polisi berada di lokasi kejadian namun tidak melakukan apapun dan tidak melarang kekerasan terhadap masyarakat Muslim disana.

Sejumlah stasiun berita di India melaporkan bahwa kepolisian Delhi telah melakukan investigasi terhadap orang yang bertanggung jawab di balik kerusuhan ini. Walaupun begitu, belum ada investigasi terhadap pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh polisi. Delhi Minorities Commission turut menyuarakan isu ini dan mengatakan bahwa polisi memperbolehkan massa untuk menargetkan rumah dan toko masyarakat Muslim pada kerusuhan beberapa waktu lalu.

Di lain sisi, buku berjudul Delhi Riot 2020: The Untold Story menjadi sorotan masyarakat. Buku ini menceritakan kisah dibalik kerusuhan baru-baru ini. Di dalamnya, buku ini mengklaim bahwa kerusuhan dipicu oleh Muslim jihadis dan aktivis sayap kiri. Klaim ini bertentangan dengan laporan Amnesti Internasional dan Delhi Minorities Commision yang mengatakan bahwa kaum Muslim lah yang menjadi korban dalam kerusuhan.

Delhi Riot 2020: The Untold Story menuai kontroversi sebab peluncuran buku ini turut mengundang Bhupendra Yadav selaku sekretaris umum BJP beserta Mishra sebagai tamu kehormatan. Mishra sendiri dituduh sebagai inisiator kerusuhan yang menewaskan lebih dari 50 orang. Berbagai pihak mengecam pemilihan Mishra sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut.

Bloomsbury India selaku penerbit awal buku tersebut segera mengeluarkan pernyataan dan memutuskan untuk tidak menerbitkan buku. "Bloomsbury India sangat menghormati kebebasan berpendapat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat", sebut lembaga penerbitan tersebut.

Penerbitan Garuda Prakashan segera menggantikan posisi Bloomsbury sebagai penerbit buku. Kontroversi ini terbukti menguntungkan pihak penerbitan. Pada Senin (24/08) lalu, Garuda Prakashan mengaku telah menerima lebih dari 15.000 pemesanan buku dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.