Gedung Capitol (unsplash.com/Harold Mendoza)
Para anggota parlemen menilai kebijakan bungkam soal nuklir Israel mengganggu stabilitas regional. Pemerintah AS dianggap tidak mungkin bisa membuat kebijakan nonproliferasi nuklir yang jelas di kawasan Timur Tengah.
"Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengetahui keseimbangan nuklir di Timur Tengah, risiko eskalasi oleh pihak mana pun dalam konflik ini, dan perencanaan serta rencana darurat pemerintah untuk skenario tersebut," bunyi surat yang ditandatangani oleh 30 anggota parlemen, dilansir Al Jazeera.
Mereka menuntut detail terperinci mengenai jumlah hulu ledak, peluncur, dan fasilitas pengayaan nuklir Israel. Pusat Penelitian Nuklir Negev di area Dimona menjadi fokus utama dalam surat tersebut.
Pemerintah AS juga dituntut untuk berhenti menerapkan standar ganda terhadap sekutu utamanya. Selama ini pemerintah selalu terbuka mengomentari program senjata nuklir milik negara lain seperti Prancis, Rusia, dan China.