PPTM 2026: Indonesia Maju Calon Anggota DK PBB 2029–2030

Sugiono menilai multilateralisme telah terbukti bekerja dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan umat manusia. Namun, ia mengakui arsitektur multilateralisme saat ini menghadapi ancaman serius karena tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan global yang bergerak jauh lebih cepat.

“Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun, Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan,” ujar Sugiono.

Ia menambahkan komitmen Indonesia untuk kembali maju sebagai calon anggota tidak tetap DK PBB berangkat dari keyakinan bahwa reformasi PBB harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar menjadi wacana.

“PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan,” tegas Sugiono.

Menlu RI mengatakan, momentum 80 tahun berdirinya PBB menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam berbagai inisiatif reformasi organisasi dunia tersebut.

Menurutnya, tantangan utama PBB saat ini adalah memastikan agenda reformasi dapat dijalankan secara nyata agar lembaga tersebut tetap mampu menjawab krisis global yang semakin kompleks.

“Atas dasar inilah, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2029–2030,” kata Sugiono.

Ia menekankan, pencalonan ini bukan didorong oleh kepentingan prestise, melainkan sebagai upaya menjaga agar sistem internasional tetap bekerja di tengah tekanan dan fragmentasi global yang semakin besar.

Dalam kesempatan terpisah usai agenda PPTM 2026, Sugiono mengatakan, Indonesia akan segera memulai kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan menghimpun dukungan dari negara-negara anggota PBB lainnya.

“Kita akan mulai kampanye saja dulu, tentu untuk menghimpun dukungan dari negara anggota PBB lain,” ucap Sugiono.

Ia memastikan pemerintah akan melakukan pendekatan diplomatik secara intensif untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan internasional terhadap pencalonan tersebut.

Indonesia sebelumnya telah empat kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2021. Indonesia juga pernah memegang presidensi DK PBB pada Agustus 2020.

Pengalaman tersebut, kata Sugiono, menjadi modal penting bagi Indonesia untuk kembali berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui Dewan Keamanan PBB.