Negara berkuasa dianggap benar, negara kecil terintimidasi, perdagangan dan uang menjadi senjata.
Cakupan lebih dari 55% populasi dunia, lebih dari 40% PDB global, BRICS harus menjadi kekuatan ekonomi terbesar.
Keterbukaan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam menghadapi ketidakpastian, mendukung kelanjutan peran BRICS.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, Senin (8/9/2025) malam. Dalam forum itu, Presiden Prabowo menyoroti standar ganda hukum internasional.
“Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Menurut Prabowo, negara berkuasa dianggap yang paling benar. Sementara, negara kecil menjadi pihak terintimidasi. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut, perdagangan dan uang kini menjadi senjata.
“Di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menilai saat ini saatnya BRICS untuk terus berkembang,” ucap dia.
Presiden Prabowo menyampaikan, dengan cakupan lebih dari 55 persen populasi dunia serta lebih dari 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, BRICS harus bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar. Sebab, memiliki populasi penduduk yang besar, pasar terbesar hingga sumber daya alam yang banyak.
“BRICS memiliki ekonomi terbesar, negara dengan populasi terbesar, pasar terbesar, serta negara-negara dengan sumber daya alam besar dan sumber daya penting. Karena itu, BRICS semakin muncul sebagai pilar kekuatan. Indonesia mendukung kelanjutan peran ini,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan keterbukaannya untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam menghadapi ketidakpastian.
“Kita memang harus terus melanjutkan dan bekerja lebih erat bersama. Kita harus lebih sering berkonsultasi satu sama lain,” imbuhnya.