Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengundang sejumlah ulama ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026). Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, membenarkan hal tersebut.
"Iya, betul," ujar Amirsyah saat dikonfirmasi.
Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, juga diundang untuk hadir ke Istana. Dia mengatakan, agenda tersebut akan membahas Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).
"(Agenda) yang sampai ke sana tentang BoP," ujar dia.
Board of Peace merupakan organisasi antarpemerintah di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menjadi pemimpin BoP.
Keanggotaan BoP terdiri dari sembilan negara, yakni Amerika Serikat, Pakistan, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Kehadiran Indonesia menjadikannya satu-satunya negara di luar kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam inisiatif Trump ini.
Cholil Nafis menilai, komposisi dewan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan kepada Palestina.
Kritik tajam diarahkan pada keberadaan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, di dalam struktur keanggotaan, sementara perwakilan Palestina tidak ada. Hal ini memicu keraguan mendalam mengenai objektivitas dewan tersebut.
"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja," ujar Cholil di akun media sosialnya seperti dikutip pada Kamis (29/1/2026).
Senada dengan Cholil, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, turut menyuarakan keprihatinannya. Dia menekankan, perdamaian sejati mustahil terwujud tanpa adanya fondasi keadilan yang kokoh.
"Seperti di dalam pernyataan saya yang sudah beredar secara luas di media massa, kami MUI meminta atau menganjurkan kepada pemerintah agar mundur saja dari keanggotaan Board of Peace," kata dia.
Sudarnoto menyoroti ketidakadilan global sebagai akar permasalahan yang memicu kekacauan peradaban dunia saat ini. Oleh karena itu, MUI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keterlibatannya secara permanen.
"Kami sangat berharap pemerintah meninjau ulang dan berpikir ulang atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace (BoP). Saya kira masih ada waktu," kata Sudarnoto.