Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne, mengatakan bahwa pemerintah berencana melarang rokok elektronik (vape) sekali pakai di seluruh negeri.
“Ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting,” kata Borne kepada stasiun radio RTL pada Minggu (3/9/2023).
Ia mengungkapkan, pemerintah sedang menyusun rencana program nasional untuk memerangi penggunaan tembakau, yang menurutnya bertanggung jawab atas 75 ribu kematian setiap tahunnya di Prancis, dikutip dari Reuters.
Perdana menteri khawatir bahwa vape sekali pakai, atau yang biasa disebut puff di Prancis, membuka pintu gerbang bagi anak muda untuk merokok.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan pajak tembakau tahun depan setelah kenaikannya pada tahun ini.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2021 telah menetapkan rencana ambisius untuk memberantas tembakau dan alkohol, dengan menjanjikan lebih banyak kawasan bebas rokok, dan bertujuan menjadikan semua anak berusia 20 tahun bebas tembakau pada 2030.
Melansir The Guardian, beberapa negara Eropa juga telah mempertimbangkan soal larangan serupa. Di Belgia, penjualan vape secara online dilarang. Pemerintah Jerman juga telah melarang semua rokok elektrik beraroma.
Australia juga mengambil tindakan tegas dengan hanya membuat vape sesuai resep dokter, mengurangi kandungan nikotinnya, dan membatasi rasa.
Di Selandia Baru, langkah serupa diambil dengan melarang sebagian besar vape sekali pakai dan membatasi pemasarannya terhadap anak-anak. Selain itu, pemerintah juga melarang keberadaan toko vape di dekat sekolah dan mewajibkan deskripsi rasa yang umum pada rokok elektrik tersebut.
Peraturan tersebut, yang mulai berlaku pada Agustus, dirancang untuk melanjutkan penjualan rokok sekali pakai bagi mereka yang menggunakannya sebagai transisi untuk berhenti merokok.
Penelitian di Irlandia menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan rokok elektrik memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk mulai merokok dibandingkan dengan mereka yang tidak.
Tahun ini, Menteri Kesehatan Perancis Francois Braun mengatakan, meskipun pemerintah tidak memiliki mayoritas di parlemen, para menteri akan bekerja sama dengan anggota parlemen untuk mencapai kesepakatan mengenai larangan tersebut.
Braun mengatakan undang-undang tersebut dapat disahkan sebelum akhir tahun ini.