Prancis, Jerman dan Inggris Usul Kabul Jadi Zona Aman Internasional

30 Agu 2021, 08:43 WIB

Anggota layanan Departemen Pertahanan AS membela pesawat di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Selasa, 17 Agustus 2021. (ANTARA FOTO/U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul/Handout via REUTERS)

Jakarta, IDN Times - Prancis, Jerman dan Inggris sedang menyusun proposal yang akan diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menjadikan Kabul sebagai zona aman bagi warga Afghanistan yang mencoba meninggalkan negara itu.

Dilansir dari Al Jazeera, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memulai diskusi dengan Taliban, penguasa de facto Afghanistan saat ini, untuk mengeksplorasi bagaimana kelanjutan misi evakuasi. Dia juga mengatakan bila proposal yang dimaksud akan dibahas dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.

“Ada beberapa diskusi untuk melihat bagaimana penerbangan dapat dibangun kembali. Apa yang kami usulkan, dan apa yang kami rencanakan untuk dibawa ke DK PBB bersama Inggris dan Jerman, adalah solusi yang telah kami gunakan sebelumnya pada operasi lain, yaitu pembuatan zona yang memungkinkan (keamanan) orang di dalam bandara,” kata Macron, Minggu (29/8/2021).

1. Resolusi memiliki kekuatan untuk menekan Taliban

Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui sambungan telepon pada 11 November 2020. (Facebook.com/Emmanuel Macron)

Macron kemudian ditanya, apakah dia optimis proposal tersebut bisa diterima Taliban? Menurutnya, jawaban atas pertanyaan itu masih terlalu dini, namun dia yakin gagasannya merupakan sesuatu yang layak ditindaklanjuti.

Selain negara-negara Barat, Qatar juga terlibat dalam proses diplomasi.

“(Resolusi) itu dapat memobilisasi seluruh komunitas internasional, dan itu juga memberi tekanan pada Taliban,” kata Macron, seraya menambahkan bahwa Taliban harus menunjukkan itikad baiknya dalam menghormati hak asasi manusia.

Pada kesempatan yang sama, Macron juga menegaskan, diskusi dengan Taliban tidak berarti Prancis akan mengakui rezim Taliban sebagai pemerintahan yang sah.

“Kami memiliki operasi yang harus dilakukan di Afghanistan, yaitu evakuasi. Taliban yang memegang kendali, kita harus melakukan diskusi ini dari sudut pandang praktis. Ini tidak berarti akan ada pengakuan,” kata Macron.

2. Prancis belum mengakui kekuasaan Taliban

Pejuang Taliban berjaga-jaga di provinsi Ghazni, Afghanistan, Sabtu (14/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.

Berbicara dengan wartawan ketika melawat ke Mosul, Irak, Macron berharap resolusi itu mendapat respons positif dari negara-negara lain.

“Saya belum bisa melihat siapa yang menentang operasi keselamatan kemanusiaan,” ucapnya.

Prancis termasuk salah satu negara yang telah mengakhiri misi evakuasi di Bandara Hamid Karzai, Kabul. Seluruh staf diplomatiknya kini telah berada di Prancis.

Adapun pasukan Amerika Serikat (AS), sesuai janji Presiden Joe Biden dan bila tidak ada perubahan kebijakan, akan meninggalkan Afghanistan pada Selasa (31/8/2021) sekaligus mengakhiri misi yang telah berlangsung selama dua dekade.

Selain Prancis, Sekjen PBB Antonio Guterres juga sedang berkomunikasi dengan anggota tetap DK PBB terkait situasi terkini di Afghanistan.

3. Taliban menjamin keberlangsungan misi evakuasi

potret masyarakat Afghanistan yang ada di Hamid Karzai International Airport untuk melarikan diri dari Kabul (theasiatoday.org)

Di sisi lain, Taliban telah meyakinkan 100 negara bahwa mereka akan menjamin keberlangsungan misi evakuasi, selama dilakukan dengan prosedur yang aman dan tertib. Pernyataan itu bahkan berlaku pasca tenggat waktu penarikan pasukan AS jatuh tempo, yang berarti misi evakuasi masih bisa berlanjut setelah 31 Agustus 2021.

Kelompok 100 negara itu termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Jerman.

"Taliban telah menjamin bahwa semua warga asing dan setiap warga Afghanistan, dengan izin perjalanan dari negara kami, akan diizinkan untuk melanjutkan (evakuasi) dengan cara yang aman dan tertib ke titik keberangkatan dan perjalanan ke luar negeri," demikian pernyataan dalam resolusi yang juga ditandatangani oleh Uni Eropa dan NATO.

“Kami semua berkomitmen untuk memastikan bahwa warga negara kami dan warga Afghanistan yang telah bekerja dengan kami, dan mereka yang berisiko, dapat terus bepergian dengan bebas ke tujuan di luar Afghanistan,” tambah pernyataan itu.