Jakarta, IDN Times - Prancis, pada Kamis (26/12/2024), resmi menyerahkan pangkalan militer kepada militer Chad. Langkah ini sebagai bagian dari pemutusan perjanjian pertahanan antara Chad dan Prancis yang ditetapkan pada akhir November.
Pekan lalu, Prancis sudah mengumumkan penarikan 120 tentara dari teritori Chad. N'Djamena juga mendesak Paris untuk menarik sekitar 1.000 pasukan dan seluruh peralatan tempurnya dari negara Afrika Barat itu hanya dalam waktu 6 pekan.
Penyerahan pangkalan militer pertama ini dilakukan di pangkalan Faya-Largeau di wilayah utara Chad. Proses penyerahan ini juga ditandai konvoi kendaraan militer Prancis yang pergi dari Faya ke ibu kota N'Djamena sejauh 780 km.
"Penyerahan pangkalan militer Faya-Largeau ini dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah Chad dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak," terang Kepala Staf Militer Prancis, dikutip France24.
Di sisi lain, militer Chad mengatakan penarikan pasukan Prancis dari negaranya ditandai dengan lepas landasnya pesawat Antonov-124 yang memuat 70 ton kargo berisikan peralatan tempur Prancis.
Sementara itu, seluruh kendaraan militer Prancis akan ditarik seluruhnya pada Januari 2025 dan sementara masih berada di N'Djamena. Kendaraan itu akan dipulangkan ke Prancis melalui pelabuhan Douala di Kamerun.
Menteri Luar Negeri Chad, Abderahaman Koulamallah, mangatakan bahwa keputusan mengakhiri perjanjian pertahanan antara kedua negara ini cukup bersejarah dan mengakhiri keberadaan tetara Prancis di negaranya sejak 1960-an.
"Ini adalah sebuah titik balik sejarah. Bagi kami, sejak 66 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Chad, kami menekankan bahwa semua kebijakan tidak perlu dipertanyakan lagi. Hubungan diplomatik antara Prancis dan Chad masih tetap terjaga," tutur Koulamallah, dilansir APA News.
Setelah prosesi penyerahan pangkalan militer di Faye-Largeau, Staf Militer Chad akan membicarakan dengan pemerintah Prancis terkait penyerahan pangkalan militer di Abeche dan N'Djamena.
Pada hari yang sama, militer Chad mengumumkan larangan personel militer memiliki fungsi atau titel tertentu, termasuk mendapatkan status sebagai pemimpin ras, ketua kelompok, pemimpin wilayah, hingga sultan.
Keputusan ini untuk memordernisasi militer Chad dan menghapus tanggung jawab tradisional sukunya. Menteri Militer Chad, Issaka Djamous Malloua, mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan melibatkan penuh personel militer dalam misi negara.
Kebijakan ini juga bertujuan menghapus konflik kepentingan antara urusan militer dan tradisional di sukunya. Dengan ini, para personel militer tidak lagi harus memisahkan antara urusan membela negara dan terlibat dalam struktur di sukunya masing-masing.