Prancis: Warga Gaza Punya Hak atas Tanahnya Sendiri

13 Feb 2025, 14:08 WIB

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (commons.wikimedia.org/Jacques Paquier, free to use)

Jakarta, IDN Times – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, tidak setuju dengan rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, soal relokasi warga Gaza ke wilayah lain. Macron menyebut tindakan semacam itu melanggar hukum internasional.

"Anda tidak bisa berkata kepada 2 juta orang warga Gaza bahwa, 'oke, kalian akan dipindahkan'," kata Macron pada Rabu (12/2/2025), dilansir Anadolu Agency.

Ia mengatakan bahwa jawaban yang tepat bukanlah operasi real estate, melainkan operasi politik.

Macron juga secara vokal mengkritik invasi Israel ke Jalur Gaza dan Lebanon. Prancis menangguhkan ekspor senjata ke Israel pada Oktober 2024 dan mendesak negara lain untuk melakukan hal serupa.

“Saya selalu menegaskan kembali ketidaksetujuan saya dengan Perdana Menteri (Israel) Benjamin Netanyahu. Saya tidak percaya bahwa operasi besar-besaran yang terkadang menyasar warga sipil adalah jawaban yang tepat," tambahnya.

1. Trump ngotot untuk kuasai Gaza

Presiden AS, Donald Trump. (commons.wikimedia.org/Gage Skidmore)

Pernyataan Macron bersumber dari keinginan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Trump ingin membangun Gaza di bawah kekuasaan Washington.

Menurut Trump, ia akan menjadikan Gaza sebagai kawasan real estate yang megah di Timur Tengah. Langkah tersebut telah dikecam oleh berbagai negara, termasuk PBB.

"Jika AS yang memegang kendali atas sebidang tanah itu, Anda akan merasakan stabilitas di Timur Tengah untuk pertama kalinya," kata Trump saat bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II, Selasa (11/2/2025), dilansir Al Jazeera.

Trump berdalih bahwa Gaza kini hancur lebur dan membutuhkan pembangunan ulang. Sementara warga Gaza diragukan untuk melakukan hal itu.

Ia mengatakan, setelah masa pembangunan oleh AS, warga Gaza tak akan diperbolehkan untuk kembali ke wilayah itu. Sebab, kawasan lain yang disediakan untuk mereka akan jauh lebih baik.

2. Mesir tawarkan proposal alternatif

Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Hotel du Palais, Prancis, Senin 26 Agustus 2019. (commons.wikimedia.org/White House)

Mesir dan Yordania sama-sama menolak rencana Trump. Raja Abdullah dalam pertemuannya dengan Trump pada Selasa di White House menyebut bahwa posisinya atas dukungan untuk Palestina tak akan berubah.

Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fatah El Sisi secara terpisah juga mengatakan bahwa relokasi massal semacam itu akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Mesir. Sebagai gantinya, Mesir mengajukan proposal alternatif.

Mesir disebut siap melakukan pembangunan untuk kawasan Gaza. Meski begitu, dukungan AS tetap diperlukan untuk menciptakan stabilitas kawasan tersebut.

“Namun, Mesir menolak usulan untuk mengalokasikan tanah kepada penduduk Gaza,” lapor Jerusalem Post.

Negara-negara Arab lainnya juga menyatakan penolakan keras terhadap Trump. Arab Saudi mengatakan, kemerdekaan Palestina adalah hal yang mutlak dan tak bisa diganggu gugat.

3. Kecaman terhadap rencana Trump semakin meluas

Gedung Putih Amerika Serikat (commons.wikimedia.org/AmericanXplorer13)

Gelombang kecaman terhadap rencana Trump semakin meluas. Jerman memperingatkan bahwa langkah Trump melanggar hukum internasional.

Brasil dan China menyatakan tindakan semacam itu tak boleh dilakukan dan menentang relokasi paksa.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengatakan dalam pertemuan PBB pada Rabu bahwa tindakan semacam itu merupakan bagian dari pembersihan etnis.

"Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis," katanya, dilansir The Guardian.

Meski demikian, Trump tampaknya tak terpengaruh dengan berbagai kecaman tersebut. Di ruangan Oval, ia menyatakan kepada para wartawan bahwa semua pihak menyukai rencananya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.