Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan yang diskors, Yoon Suk Yeol, resmi dimakzulkan hari ini, Jumat (4/4/2025). Pemakzulan Yoon terjadi setelah pengadilan konstitusi Korea Selatan memberikan suara mendukung keputusan parlemen memecat Yoon atas deklarasi darurat militer yang gagal pada Desember tahun lalu.
Setelah berminggu-minggu musyawarah dan meningkatnya kekhawatiran tentang masa depan demokrasi Korea Selatan, pengadilan memberikan suara untuk mencabut kekuasaan presidensial Yoon.
Dikutip dari The Guardian, putusan tersebut membuat penjabat presiden, Han Duck-soo, akan tetap menjabat hingga warga Korea Selatan memilih presiden baru dalam waktu 60 hari.
Keputusan Yoon memberlakukan darurat militer pada awal Desember menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Korsel. Selain itu, sekutu-sekutu mereka juga khawatir, termasuk Amerika Serikat.
Lawan dan pendukungnya telah mengadakan unjuk rasa besar-besaran dalam beberapa hari terakhir, meskipun kehadiran polisi yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat para pengunjuk rasa tidak dapat mengakses sekitar gedung pengadilan pada hari ini.
Laporan mengatakan bahwa 14.000 petugas polisi telah dikerahkan di ibu kota untuk mengantisipasi kemungkinan kekerasan, terlepas dari keputusan pengadilan.
Para pendukung dan pengacara Yoon meyakini proses pemakzulan itu ilegal dan meminta kliennya harus segera dikembalikan ke jabatannya, tiga tahun setelah populis konservatif itu terpilih untuk memimpin ekonomi terbesar keempat di Asia.
Sebuah jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis minggu lalu menunjukkan, ada 60 persen warga Korea Selatan meyakini bahwa ia harus dicopot secara permanen dari jabatannya. Para penentangnya menuduh mantan jaksa itu menyalahgunakan kekuasaan kepresidenannya dalam upaya menangguhkan lembaga-lembaga demokrasi dan membawa negara itu kembali ke masa lalu otoriternya yang kelam.
Yoon menjadi presiden kedua di Korea Selatan yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Sebelumnya, ada Park Geun-hye pada 2017 yang juga menghadapi persidangan pidana terpisah atas tuduhan pemberontakan.
Kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, meskipun Korea Selatan belum pernah melaksanakan eksekusi sejak akhir tahun 1990-an.