Demo Warga Korsel Meningkat Jelang Putusan Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Jakarta, IDN Times - Warga Korea Selatan (Korsel) terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu menggelar unjuk rasa untuk mendukung pemakzulan Yoon Suk Yeol dari kursi presiden, sementara satu kubu lainnya menentang pemakzulan Yoon.
Para demonstran berjalan sekitar 8,7 km dari Majelis Nasional di Yeouido, Seoul barat ke dekat Gwanghwamun, lalu menyeberangi Sungai Han melalui Jembatan Mapo, pada Minggu (16/3/2025).
Anggota oposisi utama Partai Demokrat (DP) Korea pun turut bergabung dengan orang-orang yang berunjuk rasa mendukung pemakzulan Yoon.
Demo tersebut adalah yang kelima kalinya berturut-turut dalam lima hari sejak 12 Maret, yang menyerukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menegakkan mosi Parlemen untuk memakzulkan Yoon, The Straits Times melaporkan.
1. Pihak oposisi mendesak MK untuk segera mengeluarkan putusan
Saat memimpin demo tersebut, pemimpin fraksi DP, Park Chan-dae, mendesak MK untuk segera menjatuhkan putusannya dan mencopot Yoon dari jabatannya. Ia menuturkan kecemasan dan kebingungan sosial, serta kerusakan ekonomi akan semakin meningkat jika putusan ditunda lebih lama lagi.
Demo juga terpusat di Gwanghwamun, gerbang utama dan terbesar Gyeongbokgung. Polisi memperkirakan sekitar 42.500 pengunjuk rasa berkumpul di depan gerbang tersebut, guna menuntut pencopotan Yoon.
Menurut oposisi, putusan yang menolak mosi pemakzulan Yoon akan mengisyaratkan bahwa darurat militer dapat diberlakukan untuk membungkam para pengkritik presiden.
"Pembatalan pemakzulan akan menjadi jalan pintas menuju kediktatoran yang terbelakang, di mana terorisme merajalela dan mengubah Korsel menjadi neraka yang hidup," kata Park.
2. Unjuk rasa juga dilakukan oleh mereka yang menentang pemakzulan Yoon
Di sisi lain, para demonstran lainnya juga berunjuk rasa pada 16 Maret di dekat MK di Jongno, Seoul, menuntut pengadilan membatalkan pemakzulan Yoon.
Partai Unifikasi Kebebasan yang berbasis Kristen dan berhaluan kanan ekstrem juga menggelar protes di dekat kediaman resmi presiden di Yongsan.
Mereka yang mendukung deklarasi darurat militer Yoon yang gagal pada 3 Desember, telah mencap protes yang menuntut pencopotan Yoon sebagai protes yang diprakarsai oleh kekuatan anti-negara.
Menurut sebuah pernyataan tim hukum Yoon pada Sabtu, unjuk rasa yang menuntut pencopotan Yoon sebagian besar dimotivasi oleh serikat buruh yang diklaim terlibat dalam kegiatan anti-negara.
3. Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memiliki kandidat pengganti Yoon
Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa juga ikut berpartisipasi dalam demonstrasi yang diadakan di dalam dan di luar Seoul selama akhir pekan.
Pada 12 Maret, sebanyak 82 anggota parlemen dari PPP mengajukan petisi yang menuntut MK menolak mosi pemakzulan Yoon. Ini merupakan tindak lanjut dari petisi sebelumnya pada 1 Maret.
Sementara itu, partai-partai yang bersaing telah berjuang untuk mempersempit perbedaan mereka dalam hal agenda kebijakan, di tengah gejolak politik yang sedang berlangsung dan kekosongan kepemimpinan. Keikutsertaan anggota parlemen dalam unjuk rasa tersebut telah memicu kritik dari beberapa anggota parlemen lainnya.
