Jakarta, IDN Times - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menandatangani dekrit yang memperketat akses warga sipil terhadap senjata api pada Jumat (21/7/2023). Langkah itu merupakan upaya untuk menghentikan lonjakan kepemilikan senjata.
Kebijakan yang diambil Lula bertentangan dengan pendahulunya Jair Bolsonaro, yang mendukung kepemilikan senjata api. Bolsonaro berpendapat bahwa penduduk yang memiliki senjata tidak dapat diperbudak.
Dilansir Associated Press, kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah senjata yang dapat dimiliki warga sipil dari empat menjadi dua dan mengurangi peluru yang diizinkan untuk setiap senjata dari 200 menjadi 50.
Dekrit juga menuntut dokumen khusus yang membuktikan bahwa seseorang memerlukan senjata.
“Adalah satu hal bagi warga negara biasa untuk memiliki senjata di rumah untuk perlindungannya, sebagai jaminan, karena sebagian orang berpikir ini adalah keamanan. Biarkan mereka memilikinya. Tapi kami tidak bisa membiarkan gudang senjata berada di tangan rakyat,” kata Lula.
Pembatasan baru itu juga akan membatasi kepemilikan senjata pemburu terdaftar menjadi hanya enam senjata, yang sebelumnya 30, termasuk hingga 15 senjata api terbatas.
Kebijakan baru Lula akan mengubah durasi izin senjata dari 10 tahun di bawah Bolsonaro, menjadi batas baru tiga hingga lima tahun, tergantung pemegangnya.
Lapangan tembak yang menjamur selama pemerintahan Bolsonaro dan relatif tidak diatur sekarang menghadapi batasan baru. Lapangan kini hanya dapat beroperasi dari jam 6 pagi hingga 10 malam dan harus berjarak minimal 1 km dari sekolah.
Igarape Institute dan Sou da Paz, organisasi think thank keamanan publik, memuji kebijakan baru ini. Ia menyebut langkah itu sebagai tindakan bertanggung jawab guna menjamin keamanan dan hukum melalui pengaturan senjata di Brasil.
Berdasarkan aturan baru, warga harus menjual senjata api yang dilarang sebelum akhir tahun atau senjata akan disita oleh polisi. Senjata yang dilarang salah satunya adalah pistol 9 mm, yang hanya untuk anggota polisi dan militer.
Pengawasan senjata milik warga sipil akan dipindahkan dari tentara ke polisi, setelah mendapat kritik atas pengawasan yang lemah.
Pada Mei, Kementerian Kehakiman telah memberlakukan tenggat waktu bagi warga negara untuk mendaftarkan senjata api secara legal ke kepolisian. Itu biasanya dilakukan oleh militer, tapi pemerintahan Lula meragukan keandalan angkatan bersenjata menjalankan fungsi tersebut karena kecenderungan banyak anggotanya untuk mendukung Bolsonaro.
“Kami akan terus berjuang untuk negara yang dilucuti. Yang harus dilengkapi dengan senjata adalah polisi Brasil dan angkatan bersenjata federal,” kata Lula.
Dilansir BBC, sejak 2019 Bolsonaro mengesahkan aturan yang mengizinkan warga Brasil boleh memiliki hingga empat senjata. Aturan juga mengizinkan untuk membawa senjata api di depan umum dalam kondisi tertentu.
Kebijakan Bolsonaro juga menaikkan jumlah amunisi yang dapat dibeli orang dari 50 menjadi 5 ribu selongsong peluru untuk senjata yang diizinkan, dan hingga 1.000 selongsong peluru untuk digunakan dalam senjata yang dibatasi.
Kebijakan tersebut membuat Brasil memiliki hampir 800 ribu pemilik senjata terdaftar, naik dari kurang dari 120 ribu pada 2018 ketika Bolsonaro terpilih, menurut Buku Tahunan Keamanan Publik Brasil 2023.
Meski jumlah kepemilikan senjata meningkat, tingkat pembunuhan di Brasil tetap stabil selama masa jabatan Bolsonaro. Jumlah pembunuhan pada 2022 mencapai sekitar 47.500, angka yang sama dengan tingkat pembunuhan pada 2019, menurut laporan Forum Brasil tentang Keamanan Publik 2023.