Presiden Jerman Bubarkan Parlemen, Tetapkan Pemilu Februari 2025 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner dari Partai Demokrat Bebas mengundurkan diri dari kabinet. Peristiwa ini menyebabkan pemerintahan Scholz kehilangan mayoritas di parlemen.

Konstitusi Jerman pasca Perang Dunia II memang dirancang khusus mencegah gejolak politik seperti yang terjadi saat kebangkitan Nazi di era Republik Weimar. Parlemen tidak boleh membubarkan diri sendiri dan presiden wajib memutuskan pembubaran dalam waktu 21 hari setelah kanselir kalah mosi tidak percaya, dilansir AP.

Berdasarkan catatan sejarah, ini merupakan kali keempat Bundestag dibubarkan lebih awal sejak konstitusi pasca Perang Dunia II berlaku. Sebelumnya hal serupa terjadi pada era Kanselir Willy Brandt tahun 1972, Helmut Kohl tahun 1982, dan Gerhard Schroeder tahun 2005.

Parlemen harus dibubarkan karena tidak ada kesepakatan di antara partai-partai politik mengenai mayoritas baru di parlemen saat ini. Pemungutan suara pemilu baru wajib digelar dalam waktu 60 hari setelah pembubaran parlemen.

Dilansir dari Politico, jajak pendapat terbaru menunjukkan blok konservatif yang dipimpin Friedrich Merz unggul jauh di atas partai-partai lainnya. Merz dari Persatuan Demokrat Kristen (CDU) mendapat dukungan 31 persen, sedangkan Partai Sosial Demokrat (SPD) pimpinan Scholz hanya meraih 17 persen.

Partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) berhasil naik ke posisi kedua dengan 19 persen suara. Namun partai-partai arus utama menolak bekerja sama dengan AfD dalam pemerintahan mendatang.

Friedrich Merz telah membawa CDU bergeser tajam ke kanan dalam isu-isu seperti migrasi dan energi. Merz menuduh pemerintahan saat ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi dengan peraturan yang berlebihan.

Kampanye pemilu kali ini berlangsung lebih panas dari standar politik Jerman yang biasanya tenang. AfD memanfaatkan tragedi serangan di pasar Natal Magdeburg yang menewaskan lima orang sebagai bahan kampanye antiimigran. Ironisnya, pelaku serangan diduga justru simpatisan partai tersebut.

Pemerintahan baru hasil pemilu Februari akan menghadapi berbagai tantangan berat. Ekonomi Jerman diprediksi mengalami kontraksi untuk tahun kedua berturut-turut.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat Jerman paling mengkhawatirkan masalah ekonomi dan isu migrasi. Perang Rusia di Ukraina berada di urutan keempat dalam daftar kekhawatiran publik

Perdebatan soal imigrasi semakin memanas setelah serangan mematikan di pasar Natal Magdeburg yang melibatkan imigran asal Arab Saudi. Sementara itu, Steinmeier memperingatkan adanya ancaman campur tangan asing dalam pemilu, khususnya melalui platform media sosial X milik Elon Musk.

"Kebencian dan kekerasan tidak boleh ada dalam kampanye pemilu ini, begitu juga fitnah atau intimidasi. Semua itu racun bagi demokrasi," tutur Steinmeier, dikutip dari DW.

Sistem pemilu Jerman yang proporsional biasanya menghasilkan pemerintahan koalisi. Belum ada partai yang diprediksi meraih mayoritas mutlak. Negosiasi pembentukan koalisi diperkirakan akan berlangsung alot setelah pemungutan suara Februari mendatang.