Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Yoon Suk-yeol saat mengambil sumpah jabatannya sebagai presiden ke-20 Korea Selatan selama upacara pelantikannya pada Selasa (10/5/2022) di Majelis Nasional, Seoul. (instagram.com/gov_korea)

Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol meminta Kementerian Unifikasi Korsel jangan terlalu ‘lembek’ terhadap Korea Utara (Korut). Ia menilai kementerian tersebut terlalu fokus pada pemberian bantuan ke Korut di masa lalu dan perlu diubah.

Yoon baru saja menunjuk Menteri Unifikasi yang baru, yakni Kim Yung Ho, seorang konservatif dan pengkritik keras soal pelanggaran HAM di Korut.

“Sudah waktunya Kementerian Unifikasi berubah. Sebelumnya, kementerian ini bertindak seperti Kementerian Bantuan Korut dan itu salah,” kata Yoon, dikutip dari Channel News Asia, Senin (3/7/2023).

1. Kementerian Unifikasi harus membela nilai demokrasi liberal

panmunjom (instagram.com/driftinginkorea)

Yoon lantas mendesak Kementerian Unifikasi bisa membela nilai-nilai demokrasi liberal dan mengatakan bahwa penyatuan Korsel dan Korut harus membawa kehidupan yang lebih baik lagi bagi kedua pihak.

Saat ini, ketegangan antara Korsel dan Korut kembal meningkat usai Korut terus-terusan meluncurkan uji coba rudal balistik.

2. Korsel sahkan UU pembentukan komando drone

Editorial Team

Tonton lebih seru di