Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menawarkan dialog baru kepada Korea Utara (Korut) pada Kamis (15/8/2024). Tawaran ini disampaikan dalam pidato perayaan Hari Pembebasan Nasional ke-79, yang menandai kemerdekaan dari penjajahan Jepang.
Usulan ini muncul saat hubungan Seoul dan Pyongyang mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan yang terjadi membuat penyatuan kembali kedua Korea semakin sulit terwujud.
Dilansir DW, Yoon menawarkan untuk membentuk kelompok kerja antar-Korea baru untuk meredakan ketegangan. Kelompok kerja itu akan membantu dalam menangani berbagai isu mulai dari ekonomi, pertukaran antarmasyarakat dan budaya, serta tanggapan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Pemimpin Korsel mengatakan siap memulai kerja sama politik dan ekonomi jika Pyongyang siap mengambil satu langkah saja untuk menuju denuklirisasi.
"Dialog dan kerja sama dapat membawa kemajuan substantif dalam hubungan antar-Korea," ujarnya.
Upaya penjangkauan baru ini dilakukan setelah Korsel menawarkan bantuan untuk tetangganya itu yang sedang kesulitan akibat banjir, tapi ditolak Korut.
"Meskipun rezim Korut menolak tawaran kami (untuk memberikan pasokan bantuan banjir) sekali lagi, kami tidak akan pernah berhenti menawarkan bantuan kemanusiaan," kata Yoon.
Dilansir UPI, Yoon dalam pidatonya juga memaparkan rencananya untuk menyatukan kedua negara yang terpisah. Dia meyakini pembebasan saat ini masih belum selesai.
"Kebebasan yang kita nikmati harus diperluas ke kerajaan Utara yang beku, tempat orang-orang dirampas kebebasannya dan menderita kemiskinan dan kelaparan. Hanya ketika sebuah negara yang bebas dan demokratis yang dimiliki oleh rakyat didirikan di seluruh Semenanjung Korea, kita akhirnya akan memperoleh kebebasan penuh," kata Yoon.
Cetak biru untuk penyatuan kedua negara ini, termasuk memicu perubahan di Korut melalui peningkatan hak asasi manusia dan akses terhadap informasi dari dunia luar.
"Penting juga untuk membantu menyadarkan rakyat Korut akan nilai kebebasan. Testimoni dari banyak pembelot Korut menunjukkan bahwa siaran radio dan TV kami membantu menyadarkan mereka akan propaganda dan hasutan palsu yang berasal dari rezim Korut," kata pemimpin Korsel itu.
Pada Februari, Kim Jong Un, pemimpin Korut, menyatakan Kosel sebagai "musuh utama" dan secara terbuka menyerukan perubahan konstitusional untuk menolak tujuan resmi yang telah lama dipegang yaitu reunifikasi kedua negara.
Sean King, wakil presiden senior dan pakar Asia Timur di firma konsultan Park Strategies di New York, mengatakan tawaran Korsel tidak mungkin menarik tetangganya ke meja perundingan.
"Pembentukan Kelompok Kerja Antar-Korea Utara/Selatan pasti tidak akan didengar oleh Pyongyang. Yoon jelas mengusulkan penyatuan melalui penyerapan, bukan penyatuan dua pihak yang setara. Pidato ini sebagian besar tentang posisi retoris di pihak Yoon, yang dimaksudkan dengan baik, tetapi tidak layak berdasarkan realitas saat ini," katanya.
Pyongyang telah mengumumkan pengerahan 250 peluncur rudal balistik ke perbatasan selatannya minggu lalu.
Korut dalam beberapa bulan terakhir telah mengirim ribuan balon berisi sampah ke tetangganya, termasuk balon yang menumpahkan sampah di kompleks kepresidenan Yoon. Tindakan itu dibalas Seoul dengan melanjutkan siaran propagandanya di sepanjang perbatasanan dan menghentikan kesepakatan tahun 2018 untuk meredakan ketegangan militer kedua negara.
Publik Korsel diyakini telah kehilangan antusiasme untuk reunifikasi, terutama bagi generasi muda. Dalam suatu jajak pendapat baru-baru ini, lebih dari 60 persen responden berusia 20-an hingga 30-an mengatakan penyatuan tidak diperlukan.