Presiden Suriah Janji Hukum Dalang Pembunuhan Massal Warga Sipil

Kekerasan yang terjadi di provinsi Latakia dan Tartous telah menimbulkan kepanikan massal. Dua wilayah pesisir ini merupakan basis kuat pendukung mantan Presiden Assad yang berasal dari kelompok minoritas Alawi.

Pemerintah Suriah mengonfirmasi 200 anggota pasukan keamanan tewas dalam serangan itu. Angka tersebut masih menunggu verifikasi lebih lanjut.

Pasukan keamanan telah mengambil alih kendali wilayah pesisir pada Minggu (9/3/2025). Unit khusus sedang melakukan pencarian di area pegunungan sekitar yang diduga menjadi tempat persembunyian sekitar 5 ribu pemberontak pro-Assad.

Ratusan warga sipil mengungsi ke pangkalan militer Rusia di Hmeimim, Latakia. Video yang beredar menunjukkan kerumunan warga meneriakkan permintaan perlindungan kepada Rusia di luar pangkalan.

Alawi merupakan kelompok minoritas yang hanya berjumlah 10 persen dari total populasi Suriah yang mayoritas Muslim Sunni. Kelompok ini mendominasi pemerintahan Assad selama lima dekade sebelum penggulingan pada Desember 2024.

Pemerintah membentuk dua komite sebagai respons atas tragedi berdarah ini. Komite pertama bertugas menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil, sedangkan komite kedua fokus menjaga perdamaian dan rekonsiliasi.

Al-Sharaa menyalahkan Divisi Militer ke-4 pimpinan Maher al-Assad, saudara mantan presiden, sebagai dalang kerusuhan. Pasukan elite tersebut diduga bekerja sama dengan kekuatan asing yang tidak disebutkan identitasnya.

Al-Sharaa menyatakan pemerintahannya akan mengusut tuntas kasus ini. Komite independen yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk perwakilan Alawi, diberi tenggat waktu 30 hari untuk mengidentifikasi pelaku.

"Tidak ada yang berada di atas hukum. Semua orang yang tangannya berlumur darah warga Suriah akan diadili secepatnya," kata al-Sharaa.

Pejabat keamanan Suriah menyatakan intensitas konflik mulai menurun di kota-kota Latakia, Jabla, dan Baniyas. Pasukan gabungan terus melakukan operasi pengamanan wilayah pesisir.

Iran, sebagai sekutu lama Assad, membantah terlibat dalam kekerasan tersebut. Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani, menyebut pembunuhan warga Alawi sebagai tindakan sistematis dan sangat berbahaya.

Melansir Al Jazeera, Amerika Serikat menyalahkan teroris radikal dan militan asing atas kekerasan ini. Washington mendesak pertanggungjawaban pelaku pembunuhan terhadap komunitas minoritas Suriah.

Kepala HAM PBB juga menyerukan investigasi menyeluruh atas tragedi ini.

"Harus ada investigasi cepat, transparan, dan tidak memihak atas semua pembunuhan dan pelanggaran yang terjadi. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban sesuai norma dan standar hukum internasional. Kelompok yang meneror warga sipil harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Kepala HAM PBB Volker Turk, dilansir The Independent.