Inggris Berencana Akhiri Aturan Pembatasan COVID-19
PM Boris Johnson pada Minggu (4/7) mengatakan akan mengumumkan rencana Inggris menghapus aturan batasan virus corona. (Twitter.com/Boris Johnson)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
London, IDN Times - Inggris adalah negara Barat pertama yang dengan berani mengizinkan vaksin virus corona untuk digunakan kepada penduduknya. Setelah itu, Inggris terus melakukan kebut kampanye vaksinasi dan kini, pemerintah berharap 86 persen penduduknya telah diberi vaksin suntikan dosis pertama.
Karena itu, timbul rasa percaya diri, bahwa Inggris tidak hanya akan melonggarkan aturan batasan COVID-19, tapi akan mengakhirinya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Minggu (4/7) mengatakan akan menyampaikan rencana mengakhiri batasan aturan COVID-19 kemungkinan besar akan dilakukan pada 19 Juli mendatang.
Meski begitu, rencana PM Boris Johnson ini mendapatkan tantangan dari para ilmuwan yang berada di pemerintahan. Ada yang mengkritiknya dan mengatakan bahwa menghapus batasan aturan COVID-19 sama saja mendirikan "pabrik varian baru" virus corona.
1. 'Hari Kebebasan' untuk Inggris
Pada hari Minggu (4/7), PM Boris Johnson mengatakan bahwa COVID-19 akan "menjadi virus yang kita pelajari untuk hidup bersama seperti yang sudah kita lakukan dengan flu," katanya di Downing Street, seperti dilansir CNN.
Ia merencanakan akan mulai mencabut batasan larangan aturan COVID-19, mengenai aturan jarak sosial, penutup wajah dan bekerja dari rumah. Langkah tersebut akan menjadi peta untuk keluar dari penguncian.
Langkah tersebut juga akan disebut sebagai "Hari Kebebasan" yang keputusannya akan dibuat satu minggu setelah dilakukan kajian dan peninjauan data yang terbaru.
Jika rencana 'Hari Kebebasan' itu menjadi keputusan akhir dan semua batasan aturan COVID-19 dicabut, akan ada pilihan secara personal apakah seseorang masih ingin tetap menggunakan masker di ruang publik atau tidak. Selain itu, restoran, pub dan kafe juga bisa kembali dibuka secara normal.
Johnson mengingatkan warga Inggris bahwa "pandemi ini 'belum berakhir'" dan bahwa “kasus akan terus meningkat selama beberapa minggu mendatang.”
2. Dukungan dari Menteri Kesehatan yang baru
Baca Juga: Tembus Rekor Buruk Corona, Begini Beda Sikap Boris Johnson dan Jokowi
Editor’s picks
Matt Hancock, Menteri Kesehatan Inggris telah mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu yang lalu, akibat tersebarnya video rekaman CCTV di kantornya, di mana ia terlihat melanggar aturan batasan COVID-19 yang telah dibuatnya sendiri. Hancock terlihat memeluk dan mencium salah satu stafnya. Setelah Hancock mundur, penggantinya adalah Sajid Javid.
Sajid Javid sebagai Menteri Kesehatan yang baru bagi pemerintahan Boris Johnson, mendukung ekonomi dibuka sepenuhnya, sehingga mandat aturan batasan virus corona bisa diakhiri.
Melansir laman Sky News, Javid mengatakan bahwa Inggris harus menemukan cara untuk hidup dengan COVID-19, karena (virus itu) tidak dapat "dihilangkan," seperti halnya flu. Selain itu, pemakaian masker akan menjadi pilihan sukarela di semua tempat dan aturan jarak sosial satu meter lebih di tempat-tempat perhotelan seperti pub akan berakhir.
Aturan isolasi mandiri juga bakal dihapuskan bagi mereka yang telah mendapatkan dua dosis vaksin dan melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Para menteri pemerintah Inggris sudah melakukan pertimbangan untuk mengganti isolasi mandiri dengan test harian.
Orang-orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi penuh, juga akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke negara-negara daftar kuning tanpa harus melakukan isolasi mandiri ketika mereka kembali pulang ke Inggris.
3. Rencana mengakhiri aturan batasan COVID-19 dianggap sama dengan mendirikan 'pabrik varian baru'
Rencana PM Boris Johnson yang ingin mengakhiri aturan batasan COVID-19 di Inggris telah menimbulkan kekhawatiran bagi para ilmuwan. Seorang epidemiologi dari Queen Mary University of London, Deepti Gurdasani, mengatakan bahwa "Pemerintah secara konsisten mengabaikan saran dan memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek" katanya seperti dilansir CNN.
Gurdasani juga menyebut bahwa rencana pemerintah itu "sangat tidak etis." Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa "Tolong beri tahu saya ketika flu telah menyebabkan 400.000 orang mengalami kecacatan kronis dalam jangka waktu 16 bulan, mengapa kita ingin mengekspos begitu banyak populasi kita pada kekebalan kelompok melalui infeksi alami ketika kita memiliki vaksin yang aman dan efektif yang dapat diberikan kepada mereka dalam beberapa minggu mendatang."
Kritikan lain atas rencana pemerintah Inggris meluncur dari Stephen Reicher, seorang profesor di Universitas St Andrews yang juga anggota subkomite pemerintah yang memberi nasihat tentang ilmu perilaku. Melansir laman The Guardian, ia mengatakan "Menakutkan memiliki Menteri 'kesehatan' yang masih menganggap COVID-19 adalah flu biasa."
Reicher juga menambahkan bahwa "Menakutkan memiliki Menteri 'kesehatan' yang ingin menjadikan semua perlindungan sebagai pilihan pribadi ketika pesan utama pandemi adalah: ini bukan hal 'saya', ini adalah 'hal kita'."
Direktur Centre for Behaviour Change at University College London (UCL) yang bernama Prof Susan yang juga duduk di subkomite pemerintah seperti Stephen Reicher mengatakan "Membiarkan transmisi komunitas melonjak seperti membangun 'pabrik varian' baru dengan kecepatan yang sangat cepat."
Baca Juga: Tembus Rekor Buruk Corona, Begini Beda Sikap Boris Johnson dan Jokowi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
