Korsel Sebut Teknologi Digital dan AI Berisiko Ancam Demokrasi
Menlu AS Antony Blinken dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol (Twitter.com/Secretary Antony Blinken)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyebut teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) berisiko mengancam demokrasi. Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Demokrasi di Seoul.
Konferensi yang digelar pada Senin (18/3/2024) dihadiri oleh pejabat tinggi dari beberapa negara. Kegiatan tersebut digagas pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan kali ini merupakan konferensi yang ketiga.
Pada pertemuan tersebut, China dan Rusia dituduh telah melakukan kampanye propaganda yang jahat.
1. AI dan teknologi dalam demokrasi jadi keuntungan sekaligus tantangan
ilustrasi (Unsplash.com/Markus Winkler)Konferensi berlangsung selama tiga hari. Pada pembukaan, Yoon mengatakan negara-negara punya kewajiban berbagi pengalaman dan kebijaksanaan, sehingga AI dan teknologi digital digunakan untuk mendorong demokrasi.
"Berita palsu dan disinformasi berdasarkan AI dan teknologi digital tidak hanya melanggar kebebasan individu dan hak asasi manusia, tetapi juga mengancam sistem demokrasi," katanya dikutip dari Reuters.
Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Tae Yul, turut mengatakan bahwa interaksi AI dan teknologi digital membawa peluang dan tantangan.
"Meskipun teknologi ini meningkatkan keterlibatan demokrasi, teknologi ini juga memperbesar ancaman misinformasi, disinformasi, dan pengawasan digital, sehingga melemahkan fondasi masyarakat demokratis," katanya.
Baca Juga: Korut Kembali Luncurkan Rudal Balistik, Ini Respons Korsel-Jepang
2. Menjaga perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip demokrasi
Editor’s picks
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang hadir dalam konferensi, menyoroti perkembangan teknologi dengan cara menjaga menjaga prinsip-prinsip demokrasi dari prinsip-prinsip otoritarianisme.
"Kita perlu memastikan bahwa teknologi menopang dan mendukung nilai-nilai dan norma-norma demokrasi," kata Blinken dikutip dari Yonhap.
Dia juga mengatakan kemajuan teknologi AI dan digital akan memacu pembaruan demokrasi di masa depan.
"Demokrasi adalah aspirasi bersama masyarakat di seluruh dunia. Tuntutan terhadap demokrasi perwakilan masih kuat," jelasnya.
3. Melawan manipulasi informasi
Fumio Kishida (Twitter.com/Fumio Kishida)Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa hadir melalui pesan video. Dia mengatakan ada risiko penggunaan AI untuk memanipulasi informasi dan melemahkan demokrasi serta kerja sama internasional.
"Baik individu maupun negara, stabilitas dan kemakmuran didasarkan pada hubungan saling percaya. Kita harus melawan manipulasi informasi yang menciptakan rasa saling tidak percaya dan perpecahan," ujarnya dikutip dari Kyodo.
Perdana Menteri (PM) Jepang belum hadir dalam acara pembukaan. Dia diperkirakan akan menghadiri pertemuan daring yang dilakukan pada Rabu.
Konferensi Demokrasi yang diprakarsai Biden mempertemukan para menteri dan pejabat dari negara-negara demokrasi, serta wakil organisasi masyarakat sipil.
Delegasi penting pemerintah dari sekitar 30 negara diperkirakan akan hadir dalam acara itu.
Baca Juga: 3 Jasad WNI Korban Kapal Terbalik Korsel Dipulangkan ke RI
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
