Oposisi Sri Lanka Tolak Tawaran Masuk Kabinet: Presiden Harus Lengser!
Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa (Twitter.com/Gotabaya Rajapaksa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sri Lanka sedang menghadapi gejolak politik yang mengancam pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa. Partai politik oposisi terbesar, United People's Force atau SJB, menolak usulan presiden untuk membentuk pemerintahan persatuan di kabinetnya.
Presiden Rajapaksa telah menghadapi protes publik yang menuntut dirinya dan keluarganya mundur dari pemerintahan. Sebanyak 26 menteri di kabinetnya juga telah mengundurkan diri, termasuk adik dan keponakannya yang berada dalam jabatan tersebut.
Dalam dua tahun terakhir, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi parah ditambah dengan hantaman COVID-19 yang melumpuhkan industri utama Sri Lanka, yakni pariwisata.
Negeri di ujung selatan India itu kekurangan valuta asing untuk membayar impor seperti bahan bakar dan bahan pokok lain. Rakyat Sri Lanka melakukan protes, menuduh presiden dan keluarganya sebagai koruptor dan menuntutnya untuk meninggalkan jabatan.
1. Oposisi Sri Lanka tolak tawaran presiden untuk membentuk pemerintahan persatuan
Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka (Twitter.com/Gotabaya Rajapaksa)Untuk menghadapi gelombang protes, presiden telah mengeluarkan dekrit yang menyatakan darurat nasional, konsekuensinya adalah penerapan jam malam dan melumpuhkan jaringan media sosial untuk menekan demonstrasi.
Tetapi, kebijakan itu justru semakin menyulut semangat orang-orang untuk turun ke jalanan dan menuntut presiden dan keluarganya meninggalkan jabatan.
Sebanyak 26 menteri dalam kabinet Presiden Rajapaksa telah mengundurkan diri sebagai bagian dari protes mereka. Krisis nasional terjadi dan kantor presiden mengusulkan kelompok oposisi untuk menerima pemerintahan persatuan.
Dilansir Associated Press, pejabat tinggi partai oposisi SJB, Ranjth Madduma Banadara mengatakan, "rakyat negara ini ingin Gotabaya dan seluruh keluarga Rajapaksa pergi dan kami tidak bisa melawan kehendak rakyat. Kami (juga) tidak bisa bekerja bersama para koruptor."
Presiden Rajapaksa dan keluarnya telah memegang jabatan pemerintahan yang strategis. Kakak presiden, Mahinda Rajapaksa, menjabat sebagai Perdana Menteri. Dua saudara laki-laki presiden, yakni Basil Rajapaksa dan Chamal Rajapaksa, menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Irigasi.
Keponakan presiden, yaitu putra perdana menteri, Namal Rajapaksa, menjabat sebagai Menteri Olahraga. Keluarga presiden yang berada di kabinet dan mengundurkan diri itu dilihat sebagai upaya untuk menenangkan kemarahan publik.
Baca Juga: 26 Menteri Sri Lanka Mundur dari Kabinet Imbas Krisis Ekonomi dan BBM
2. Oposisi tidak mau menopang pemerintahan yang sedang runtuh
Penolakan usulan presiden untuk menerima pemerintahan persatuan tidak hanya dilakukan oleh partai oposisi terbesar. Partai oposisi minoritas juga tegas menolak usulan tersebut.
Partai sayap kiri Sri Lanka, Front Pembebasan Rakyat (JVP), juga mendesak Rajapaksa dan keluarganya untuk mundur dan meninggalkan kekuasaannya.
"Dia (Rajapaksa) benar-benar gila untuk berpikir bahwa anggota parlemen oposisi akan menopang pemerintahan yang sedang runtuh," kata anggota parlemen JVP, Anura Dissanayaka, dilansir Reuters.
Partai-partai oposisi lain di Sri Lanka yang lebih kecil juga menolak gagasan presiden. Mereka lebih mementingkan tutuntan rakyat yang mendesak Rajapksa untuk turun.
Anggota parlemen Partai Nasional Tamil (TNA) yang oposisi, Mathiaparanan Abraham Sumanthiran, mengatakan, "tawarannya untuk menyusun kabinet dengan anggota parlemen oposisi tidak masuk akal dan membuat marah orang-orang yang menuntut pengunduran dirinya."
3. Perubahan kabinet hanya cara membodohi rakyat
Pada 4 April, protes masih berlanjut. Demonstran berbaris menuju rumah keluarga Rajapaksa, menuntut agar keluarga tersebut mundur dari kursi kekuasaan. Polisi yang mengamankan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkannya.
Seorang demonstran, Charmara Nakandala, menolak perubahan kabinet yang diusulkan Presiden Rajapaksa. Dia mengatakan, "perubahan kabinet ini untuk mencoba membodohi rakyat. Pemerintahan ini sudah berakhir."
Sri Lanka yang berpenduduk sekitar 22 juta populasi itu telah mengalami krisis, bergulat dengan inflasi yang terus melonjak dan pemerintahannya sedang kebingungan mencari pinjaman ke IMF, India, dan China.
Sri Lanka mengalami defisit yang membuat cadangan devisanya tidak cukup untuk membayar angsuran utang, tidak cukup valuta asing untuk membayar impor bahan bakar, dan bahan pangan.
Baca Juga: Sri Lanka Barter Minyak dari Iran Senilai Rp3,5 Triliun dengan Teh
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
