Penuh Ujaran Kebencian kepada Putin, Rusia Blokir Instagram
Ilustrasi Instagram. (Pexels.com/Pixabay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pada hari Jumat (11/3/22), Roskomnadzor, biro Pengawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi Massa milik Rusia mengumumkan telah membatasi akses Instagram milik Meta Platforms Inc. Tindakan itu dilakukan karena Meta dituduh mengizinkan ujaran kebencian dan kekerasan yang ditujukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kantor Kejaksaan Rusia dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Meta milik Mark Zuckenberg diakui sebagai organisasi ekstremis dan melarang beroperasi di wilayah Federasi Rusia. Meta disebut telah memberi kelonggaran materi unggahan yang mengabarkan kebencian terhadap Putin dan tentara Rusia yang telah menginvasi Ukraina.
Materi ujaran kebencian dan sentimen kekerasan sebelumnya dilarang oleh Meta di platform media sosial yang mereka miliki. Tapi juru bicara Meta baru-baru ini memberi pengecualian untuk sementara bagi materi kebencian dan sentimen kekerasan untuk pemimpin Rusia dan pasukannya.
1. Meta izinkan ujaran kebencian dan sentimen kekerasan kepada Putin dan pasukannya
Ilustrasi logo perusahaan Meta dan media sosial Facebook (Unsplash.com/Dima Solomin)Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Meta Platform Inc. yang memiliki media sosial Facebook, Instagram dan layanan pesan WhatsApp melakukan perubahan kebijakan sementara.
Menurut BBC, juru bicara Meta mengatakan "mengingat invasi Ukraina yang sedang berlangsung, kami membuat pengecualian sementara bagi mereka yang terkena dampak perang, untuk mengekspresikan sentimen kekerasan terhadap invasi angkatan bersenjata."
Dengan perubahan kebijakan tersebut, para pengguna platform Meta di Rusia da Ukraina dapat mengunggah materi kekerasan seperti menyerukan kematian untuk Presiden Vladimir Putin.
Kedutaan Rusia di AS segera memberikan komentar terkait hal itu. Mereka menuntut pihak berwenang AS untuk menghentikan kegiatan Meta yang disebut ekstremis dan menyeretnya ke pengadilan.
Menurut kedutaan, para pengguna Facebook dan Instagram "tidak (bisa) memberikan hak kepada pemilik platform ini untuk menentukan kriteria kebenaran dan mengadu domba satu sama lain."
2. Instagram di Rusia telah diblokir
Editor’s picks
Baca Juga: Gawat! 2.187 Warga Mariupol Ukraina Tewas akibat Serangan Rusia
Perubahan kebijakan sementara yang dilakukan Meta dengan cepat mendapatkan tanggapan oleh pihak berwenang di Rusia. Kantor Kejaksaan Agung Rusia menuntut Meta Platforms Inc. diakui sebagai organisasi ekstremis dan melarang beroperasi di Rusia.
Media Rusia Tass mengabarkan, Roskomnadzor segera mengambil tindakan. "Berdasarkan persyaratan Kantor Kejaksaan Agung Rusia, akses ke media sosial Instagram akan dibatasi di wilayah Federasi Rusia," kata regulator tersebut.
Menurutnya, Meta yang mengizinkan materi informasi menyerukan kekerasan terhadap Rusia, termasuk pemimpin, tentara dan warga Rusia, telah beredar luas di jejaring sosial tersebut.
Kini ada langkah untuk Komite Investigasi Rusia menyelesaikan masalah dengan mengupayakan penuntutan pidana.
3. Perubahan kebijakan hanya berlaku sementara
Pekan lalu, Facebook milik Meta telah diblokir oleh pemerintah Rusia. Facebook dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap media Rusia yang telah berlangsung sejak Oktober 2020. Menurut klaim pihak berwenang Rusia, setidaknya ada 26 kasus diskriminasi dilakukan oleh Facebook.
Setelah Facebook, kini media sosial Instagram jadi target Rusia. Dilansir The Guardian, baru-baru ini beberapa gubernur regional Rusia telah menghapus akun mereka di Instagram. Untuk WhatsApp, salah satu aplikasi perpesanan paling populer di Rusia, belum jelas apakah juga akan jadi target regulator Rusia.
Pada Jumat malam, kepala urusan global Meta, Nick Clegg, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan itu hanya akan berlaku sementara. Itu hanya diizinkan di wilayah di mana korban invasi Rusia mengeluarkan ekspresi politik yang bisa jadi berisi seruan "matilah penjajah Rusia."
Bentuk materi unggahan yang menargetkan warga sipil Rusia tidak akan diizinkan dan perubahan kebijakan tersebut akan ditinjau ulang seiring dengan perkembangan konflik yang terjadi.
Perubahan kebijakan itu rupanya juga tidak hanya untuk pengguna di wilayah Ukraina dan Rusia saja. Menurut Reuters, perubahan kebijakan itu juga berlaku di Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, dan Slovakia.
Baca Juga: Ukraina Tuding Rusia Serang Masjid di Mariupol
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
