Protes Biaya Hidup Berakhir Rusuh, Prancis Kaji Status Darurat

20 Oct 2026, 19:37 WIB3 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Protes Biaya Hidup Berakhir Rusuh, Prancis Kaji Status Darurat

Demonstrasi di pusat kota Paris, Prancis pada 18 Oktober 2026, sehari setelah aksi protes berskala nasional menentang "tingginya biaya hidup" (MATTHIEU RONDEL/AFP)

Intinya Sih

Prancis menerapkan jam malam di Paris, Lyon, Lille, dan wilayah utara setelah protes kenaikan biaya hidup berujung perusakan serta penjarahan.
Pemerintah mempertimbangkan status darurat, setelah massa mencapai 500 ribu orang dan sekitar 2.330 hingga 2.400 orang ditahan dalam kerusuhan.
Museum Louvre ditutup akibat blokade mahasiswa, sementara AS dan Jerman mengingatkan warganya menghindari demonstrasi yang berpotensi ricuh.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Prancis memberlakukan jam malam di Paris dan sejumlah kota pada Senin (19/10/2026) menyusul unjuk rasa menentang kenaikan harga kebutuhan yang berujung pada kerusuhan besar. Kericuhan di jalanan tersebut tercatat sebagai peristiwa terburuk dalam beberapa tahun terakhir setelah diwarnai perusakan fasilitas umum dan penjarahan pertokoan.

Menyikapi kondisi yang kian genting, pemerintah pusat segera menggelar pertemuan darurat guna merumuskan langkah penegakan hukum. Pembatasan waktu keluar rumah ini diterapkan demi meredakan kekacauan sekaligus memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Penerapan aturan jam malam di sejumlah kota besar

Demonstrasi tanpa izin di pusat kota Paris pada 18 Oktober 2026, sehari setelah aksi protes berskala nasional menentang "tingginya biaya hidup". (MATTHIEU RONDEL/AFP)

Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, menegaskan bahwa pemerintah membuka peluang untuk menetapkan status keadaan darurat jika situasi keamanan tidak kunjung membaik. Namun, untuk tahap awal, pemerintah menilai penerapan jam malam di Paris, Lyon, Lille, serta wilayah utara merupakan langkah yang lebih tepat.

"Jika penetapan keadaan darurat memang dibutuhkan, kami tentu siap mengambil langkah tersebut," ujar Lecornu, dilansir The Guardian.

Kebijakan tegas ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui aparat kepolisian sempat kewalahan karena jumlah massa melebihi perkiraan intelijen. Jumlah pengunjuk rasa dilaporkan menembus 500 ribu orang, jauh melampaui proyeksi awal yang hanya sekitar 200 ribu orang.

Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Nuñez dan memerintahkan perombakan strategi pengamanan. Hingga saat ini, sekitar 2.330 hingga 2.400 orang telah ditahan, sementara pemilik dari 2.000 hingga 3.000 toko yang dijarah akan disiapkan untuk menerima bantuan pemulihan usaha.

2. Penutupan Museum Louvre akibat protes mahasiswa

Para pengunjuk rasa memblokir pintu masuk Museum Louvre pada 19 Oktober 2026. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Dampak aksi unjuk rasa juga merembet ke sektor pariwisata ibu kota. Pengelola Museum Louvre terpaksa membatalkan operasional dan menutup pintu kunjungan setelah sekelompok mahasiswa memblokade akses masuk utama di sekitar piramida kaca. Pemasangan barikade darurat dan selebaran protes tersebut membuat wisatawan mancanegara tidak dapat masuk ke dalam museum.

Aksi mahasiswa ini merupakan lanjutan dari protes para pelajar sekolah menengah atas yang menuntut penambahan anggaran serta perbaikan fasilitas pendidikan. Keresahan para pelajar ini kemudian bergabung dengan aksi masyarakat umum yang menolak kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif energi.

3. Peringatan keamanan bagi warga asing di Prancis

Aksi unjuk rasa yang diserukan oleh Asosiasi Wali Kota Prancis (AMF), Prancis, Senin 19 Oktober. (FRANCOIS LO PRESTI /AFP)

Melihat situasi yang kian memanas, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Paris mengimbau warganya untuk menjauhi lokasi unjuk rasa dan menghindari kerumunan yang berpotensi ricuh. Pemerintah Jerman juga memperbarui panduan perjalanan dengan mengingatkan warganya mengenai risiko aksi demonstrasi susulan yang berujung kekerasan.

Sementara itu, perwakilan Uni Eropa mengecam aksi penjarahan yang terjadi, tetapi tetap mengingatkan aparat agar menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat secara damai. Guna mengantisipasi kemungkinan seruan aksi baru, aparat gabungan dan dinas intelijen Prancis kini mematangkan strategi pengamanan kota terpadu untuk mencegah kerusuhan kembali terulang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.