Protes di Eswatini Mencekam, Negara Afrika Kirim Utusan

Melansir Aljazeera, presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa yang saat ini memimpin dalam organisasi Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) meminta kepada utusan tingkat tinggi untuk berangkat ke Eswatini untuk bertemu raja dan membahas mengenai situasi politik dan kemanan di negara itu.

Delegasi yang akan menuju ke negara tersebut diantaranya Jeffrey Radebe, mantan menteri pemerintah Afrika Selatan dan Candith Mashego Dlamini, wakil menteri hubungan internasional dan kerjasama Afrika Selatan, serta perwakilan dari Botswana dan Namibia. 

Para delegasi itu juga akan didampingi oleh Sekretaris Eksekutif SADC, Elias Magosi dan pejabat senior SADC lainnya. Sebelumnya, Ramaphosa telah berbicara dengan raja melalui sambungan telepon di saat situasi di Eswatini semakin parah. Aparat berupaya membubarkan massa dengan kekerasan.

Pada hari Rabu, tembakan terdengar hingga tengah malam di Mbabane, ibu kota Eswatini. Serikat pegawai negeri (NAPSAWU) mengatakan setidaknya satu orang telah ditembak mati pada hari sebelumnya. Lima puluh anggotanya dibawa ke rumah sakit di Mbabane, dengan 30 lainnya dirawat di rumah sakit di kota Manzini, termasuk beberapa dengan luka tembak.

Kekacauan yang terjadi di Eswatini disebabkan oleh aktivis pro demokrasi yang menuntut reformasi besar-besaran dalam negara itu termasuk pencopotan raja Mswati yang telah memimpin sejak 1986 sebagai raja absolut. Dalam kepemimpinannya, semua partai politik dilarang untuk beraktifitas.

Melansir AP News, Mswati dituduh oleh para demonstran memerintahkan pihak keamanan untuk menindas demonstran dengan kekerasan. Selain itu, raja juga disebut telah menyelewengkan kekuasaan dengan menjalani hidup mewah dengan istri-istrinya sementara mayoritas dari 1,1 juta penduduk Eswatini hidup dalam kemiskinan. Sebagai informasi, Eswatini adalah salah satu negara terbelakang di dunia.

Mduduzi Simelane, seorang anggota parlemen yang ditangkap karena terlibat dalam kegiatan pro demokrasi menuturkan bahwa situasi di negara yang dulunya disebut Swaziland tersebut semakin memburuk.

“Kami berharap ketika Ramaphosa mengirim utusan ini ke Swaziland, mereka akan mencari untuk mengatasi masalah rakyat Swaziland, tidak hanya untuk mendengarkan Mswati,” tutur Simelane, dikutip dari AP News.

Menanggapi atas protes pro demokrasi yang semakin marak akhir-akhir ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemblokiran terhadap media sosial. Melansir Reuters, aplikasi sosial media yang diblokir adalah Facebook dan aplikasi Messenger. Pemblokiran itu dilakukan melalui jaringan lokal dari perusahaan telekomunikasi MTN Eswatini.

MTN Eswatini mengaku telah menerapkan aturan berdasarkan arahan dari komisi komunikasi negara untuk menangguhkan sementara akses Facebook hingga pemberitahuan lebih lanjut. AP News melaporkan bahwa penangguhan dilakukan sebagai upaya raja dalam menekan aksi demonstran karena video kerusuhan telah menyebar di media sosial.

“Bisnis telah menerapkan arahan dan akses ke Facebook dan Messenger telah ditangguhkan. Kami akan terus melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk meminimalkan dampak dan durasi gangguan layanan”, kata MTN Eswatini dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AP News.