Puluhan Negara Peringatkan Ancaman Kejahatan HAM di Sudan

Koalisi tersebut menyatakan bahwa sekitar 500 ribu warga sipil berisiko menjadi korban kekejaman massal. Serangan militer yang meningkat di El Obeid membuat situasi kemanusiaan makin memburuk.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, juga memberikan peringatan mengenai potensi pelanggaran hukum internasional. Ia menyoroti bahwa penduduk El Obeid telah menderita akibat pengepungan selama lebih dari 18 bulan.

Turk juga membandingkan potensi bahaya di El Obeid dengan tragedi yang sebelumnya terjadi di wilayah El Fasher. Ia berharap masyarakat internasional tidak membiarkan kengerian serupa terulang kembali.

"Biarkan ini menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bencana hak asasi manusia yang akan datang. Negara-negara yang mempunyai pengaruh mempunyai kewajiban untuk menghentikan kegilaan ini," kata Turk, dilansir Al Jazeera.

Selama 10 hari berturut-turut, serangan pesawat tak berawak (drone) telah menewaskan setidaknya 50 warga sipil di El Obeid dan Kordofan Utara. Serangan ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai infrastruktur sipil yang vital. RSF dilaporkan terus mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke sekitar kota tersebut.

Pengerahan ini mengindikasikan bahwa serangan darat kemungkinan akan segera terjadi. Wilayah pinggiran kota El Obeid kini juga menjadi titik kumpul kendaraan militer lapis baja milik paramiliter.

El Obeid memiliki peran yang strategis karena statusnya sebagai ibu kota negara bagian Kordofan Utara. Kota ini merupakan pusat penghubung utama antara ibu kota Khartoum dengan wilayah Darfur. Selain itu, El Obeid juga berfungsi sebagai pusat bantuan kemanusiaan di wilayah Kordofan. Saat ini, terdapat lebih dari 100 ribu pengungsi internal yang mencari perlindungan di kota tersebut.

Perang yang melanda Sudan telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konflik telah memutuskan akses warga ke layanan dasar seperti bahan bakar dan fasilitas medis. Lebih dari 13 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka demi menghindari konflik.

Laporan menunjukkan adanya kekerasan berbasis etnis yang meluas di kawasan konflik tersebut. Pelanggaran juga mencakup kekerasan seksual dan berbasis gender yang menargetkan kelompok masyarakat rentan.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, turut mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas eskalasi pertempuran. Ia meminta seluruh pihak yang bertikai untuk segera menahan diri dan melindungi masyarakat sipil.

"Sudah terlalu sering dalam konflik ini, peringatan yang jelas gagal memicu tindakan bersama dari komunitas internasional," ujar Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dilansir TRT World.