Putin: Rusia Tak Bakal Tunduk dengan Sanksi AS!

25 Okt 2025, 08:09 WIB

Presiden Rusia, Vladimir Putin (Duma.gov.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Putin menolak tunduk pada sanksi AS
Rusia menggunakan armada bayangan untuk menghindari sanksi
Putin memperingatkan AS terkait pengiriman rudal Tomahawk ke Ukraina

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times- Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Kamis (23/10/2025), menegaskan negaranya tidak akan pernah tunduk pada tekanan sanksi Amerika Serikat (AS). Sanksi terbaru AS menghantam Rosneft dan Lukoil, dua perusahaan energi terbesar, dalam upaya menekan Kremlin agar mengakhiri perang di Ukraina.

Putin menyebut langkah AS ini sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan sia-sia. Menurutnya, sanksi itu tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap ekonomi Rusia.

"Sanksi ini serius bagi kami, tentu saja, itu jelas. Sanksi tersebut akan memiliki konsekuensi tertentu, tetapi tidak akan berdampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi kami," ujar Putin.

1. Putin ogah hentikan perang walaupun dijatuhi sanksi

Sanksi yang dijatuhkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu bertujuan mencekik pendapatan minyak yang selama ini mendanai mesin perang Kremlin. Washington berharap tekanan ekonomi ini memaksa Putin kembali ke meja perundingan, tetapi Moskow justru menunjukkan perlawanan tegas.

Analis menilai sanksi baru ini kecil kemungkinannya mengubah tujuan perang utama Putin, karena baginya perang ini bersifat eksistensial. Sementara itu, Putin menyatakan negaranya tidak akan membuat keputusan di bawah ancaman.

“Tidak ada negara yang memiliki harga diri pernah melakukan apa pun di bawah tekanan,” ujar Putin kepada jurnalis Rusia, dilansir The Guardian.

Kementerian Luar Negeri Rusia merespons dengan menyatakan bahwa negara tersebut telah kebal terhadap tekanan sanksi dari Barat. Rusia sendiri diketahui sudah terbiasa menghindari sanksi melalui berbagai skema perdagangan yang tidak transparan.

2. Rusia menggunakan armada bayangan untuk menghindari sanksi

Sanksi ini menargetkan Rosneft dan Lukoil yang merupakan penopang vital ekonomi Rusia. Kedua perusahaan ini bersama-sama menyumbang hampir separuh dari total ekspor minyak mentah Rusia.

Sanksi terbaru AS melarang negara dan perusahaan asing berbisnis dengan produsen minyak Moskow, berisiko memutus mereka dari sistem keuangan internasional. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar seperlima Produk Domestik Bruto (PDB) Rusia, sehingga penurunan permintaan akan sangat memukul pendapatan Kremlin.

Sebelumnya, Rusia telah menggunakan armada bayangan untuk menghindari sanksi. Armada ini mengandalkan ratusan kapal tua yang berlayar di bawah bendera samar dan dikelola melalui perusahaan di Timur Tengah dan Asia.

“Mereka akan membuat logistik dan biaya menjadi lebih rumit, tetapi bisnis minyak (Rusia) telah menghadapi masalah ini selama tiga tahun dan dapat mengelolanya dengan baik,” kata Mikhail Zvinchuk, seorang blogger militer populer Rusia.

3. Putin peringatkan AS untuk tidak mengirim rudal Tomahawk ke Ukraina

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy dan Presiden AS, Donald Trump. (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Sanksi AS ini dijatuhkan setelah Trump membatalkan rencana pertemuan dengan Putin di Budapest, Hungaria. Trump frustrasi lantaran Putin tidak menunjukkan kemauan untuk mencapai gencatan senjata di sepanjang garis depan perang saat ini.

Saat menanggapi sanksi itu, Putin juga mengeluarkan peringatan keras terkait bantuan senjata AS ke Ukraina. Kiev telah lama mengupayakan rudal jelajah Tomahawk dari AS untuk menyerang target jarak jauh di dalam wilayah Rusia.

“Jika senjata tersebut digunakan untuk menyerang wilayah Rusia, responsnya akan sangat serius, bahkan mungkin berlebihan. Biarkan mereka memikirkannya,” tutur Putin, dilansir Al Jazeera.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.