4 Fakta Referendum Masyarakat Adat Australia yang Digelar Oktober
Ilustrasi kotak suara. (pexels.com/Element5 Digital)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengumumkan bahwa negaranya akan melakukan referendum pada 14 Oktober. Pemungutan suara tersebut untuk memberikan kesempatan bagi suara masyarakat pribumi di parlemen (Indigenous Voice to Parliament), guna menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah serta membentuk badan penasihat permanen.
Dengan memasukkan suara mereka dalam konstitusi, diharapkan bakal meningkatkan standar hidup penduduk pribumi, yang merupakan 3,8 persen dari populasi Australia dan etnis minoritas yang paling kurang beruntung di negara itu.
Langkah tersebut merupakan komitmen Albanese saat kampanye pada pemilu Mei tahun lalu, untuk pemerintahan buruh kiri-tengahnya. Albanese juga setuju bahwa hasil referendum akan memengaruhi persepsi internasional terhadap Negeri Kanguru.
"Mari kita perjelas alternatifnya, karena memilih 'tidak', tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya tidak ada perubahan," kata Albanese kepada 400 pendukung pemungutan suara di Adelaide, pada Rabu (30/8/2023).
Dia juga mendesak masyarakat untuk memilih 'ya', karena jajak pendapat menunjukkan lebih dari 80 persen penduduk pribumi Australia, yakni masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, berniat melakukan melakukan hal tersebut, dikutip dari AP News.
1. Memfasilitasi suara masyarakat adat di parlemen
Albanese telah lama mempertahankan keyakinannya bahwa referendum akan berhasil. Padahal, jajak pendapat menunjukkan bahwa dukungan mayoritas marjinal terhadap pemungutan suara telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Ini disebabkan semakin memanasnya perdebatan publik dan penentangan atas usulan itu.
"Memberi suara 'tidak' menutup pintu bagi peluang untuk maju. Saya katakan hari ini, jangan menutup pintu pada pengakuan konstitusional, jangan menutup pintu dalam mendengarkan masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," kata Albanese.
Dia juga menyerukan agar masyarakat memilih 'ya' dalam pemungutan suara, karena itu akan berdampak pada kehidupan generasi pribumi Australia mendatang.
Komisi Pemilihan Umum Australia telah mendistribusikan 13 juta pamflet kepada rumah tangga, yang mencantumkan pilihan mendukung dan menentang perubahan konstitusi. Surat suara tersebut akan dikirimkan pada pertengahan September ke populasi negara itu yang berjumlah 26 juta jiwa.
Agar referendum ini berhasil, mayoritas warga negara itu harus memilih 'ya'. Tidak hanya itu, diperlukannya dukungan mayoritas di setidaknya 4 dari 6 negara bagian Australia.
Baca Juga: Umur 111 Tahun, Orang Tertua di Australia Ini Masih Sering Nge-Gym
2. Catatan positif di antara persemakmuran Inggris
Ilustrasi peta Australia. (unsplash.com/Joey Csunyo)Dilansir BBC, Australia adalah satu-satunya negara persemakmuran Inggris yang belum pernah menandatangani perjanjian dengan masyarakat adatnya. Penduduk asli negara tersebut menghadapi tingkat kerugian yang tidak proporsional di seluruh masyarakat, sesuatu yang telah lama sulit diatasi oleh Australia.
Editor’s picks
Bagi para pendukung referendum, pemungutan suara diperlukan sebab penduduk pribumi negara itu meninggal jauh lebih muda dibandingkan penduduk Australia lainnya.
Tercatat, laki-laki pribumi memiliki angka harapan hidup 71 tahun dan perempuan pribumi 75 tahun. Ini berarti, 8,6 tahun lebih pendek dibandingkan pria Australia lainnya dan 7,8 tahun lebih pendek dibandingkan wanita Australia lainnya.
Juga, memiliki tingkat penyakit dan kematian bayi yang lebih buruk, memiliki tingkat bunuh diri dua kali lipat dibandingkan masyarakat luas, serta peluang pendidikan yang lebih sedikit.
3. Pro-kontra antara pemerintah yang berkuasa vs oposisi
Bendera Australia. (Pexels.com/Hugo Heimendinger)Usulan untuk memberlakukan suara adat di parlemen menjadi bahan perdebatan sengit di Australia. Mereka yang pro mengatakan, memasukkan suara ke dalam konstitusi akan mengakui tempat khusus yang dimiliki masyarakat adat dalam sejarah Australia. Selain itu, Voice to Parliament dianggap sebagai upaya penting menuju rekonsiliasi.
Namun, untuk mereka yang kontra, hal itu akan menjadi perubahan terbesar dalam demokrasi Australia dan akan memecah belah warga negara itu berdasarkan ras, tanpa mengurangi kerugian bagi masyarakat adat. Itu juga dianggap akan menjadi langkah pertama menuju tuntutan repatriasi dan kompensasi dari masyarakat adat.
"Jadikan saja proses yang adil daripada mencoba membebani sistem dan mencoba membelokkannya demi suara 'ya'," kata Peter Dutton, pemimpin oposisi.
Pemerintah konservatif menolak prospek Indigenous Voice to Parliament, yang disamakan dengan majelis ketiga di parlemen.
Banyak aktivis 'tidak', termasuk Dutton, dituding melakukan rasisme dan menyebarkan disinformasi. Disamping itu, pendukung kesehatan mental telah memperingatkan bahwa intensitas dan nada perdebatan akan berdampak buruk pada masyarakat adat.
4. Kapan pertama kali rekomendasi referendum dicanangkan?
Ilustrasi Gedung Opera Sydney di Australia. (pexels.com/Brett Stone)Jika referendum ini berhasil disahkan, maka akan menjadi referendum pertama yang disahkan tanpa dukungan bipartisan. Australia terakhir kali mengadakan referendum pada 1999, ketika memilih untuk tidak menjadi republik.
Saat itu, pengakuan masyarakat adat dalam konstitusi merupakan isu utama di balik salah satu pertanyaan tersebut. Warga Australia diminta untuk menyetujui penambahan pembukaan konstitusi, yakni sebuah pendahuluan yang hanya bersifat simbolis dan tidak memiliki signifikansi hukum.
Mengubah konstitusi di negara itu tidak pernah mudah. Hanya 8 dari 44 referendum yang berhasil sejak konstitusi berlaku pada 1901, di mana yang terakhir pada 1977.
Tahun 2017 merupakan awal direkomendasikannya Indigenous Voice oleh lebih dari 250 pemimpin masyarakat adat yang bertemu di Uluru. Mereka adalah delegasi 'First Nations National Constitutional Convention', yang dimintai oleh pemerintah saat itu mengenai bagaimana penduduk pribumi dapat diakui dalam konstitusi.
Baca Juga: Australia Izinkan Kuda Liar Ditembak dari Udara untuk Kurangi Populasi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
