Sengketa Pulau Sri Lanka-India Kembali Mencuat Jelang Pemilu
Ilustrasi bendera Sri Lanka. (pexels.com/Oleksandr Pidvalnyi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sri Lanka, Ali Sabry, baru-baru ini menanggapi isu perselisihan teritorial dengan India yang sebelumnya dianggap tidak terlalu penting, namun merebak ke permukaan menjelang pemilihan umum (pemilu) di negara tetangganya itu.
Menurutnya, Colombo tidak melihat alasan untuk membuka kembali pembicaraan mengenai sebuah pulau yang disengketakan, Katchatheevu, yang diserahkan oleh India 50 tahun yang lalu. Katchatheevu terletak 33 km di lepas pantai India di Selat Palk yang memisahkan Sri Lanka dan India.
"Ini adalah masalah yang telah dibahas dan diselesaikan 50 tahun yang lalu dan tidak ada keharusan untuk melakukan diskusi lebih lanjut mengenai hal ini," ujarnya.
"Saya rasa hal ini tidak akan muncul. Belum ada yang mengajukan pertanyaan mengenai perubahan status pulau tersebut," tambahnya, dikutip dari The Straits Times pada Kamis (4/4/2024).
1. Partai yang dipimpin Modi menjadikan sengketa teritorial sebagai isu kampanye
Komentar Sabry muncul sebagai respons atas pernyataan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menlu S. Jaishankar atas pulau tersebut.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi menjadikan pulau tersebut sebagai isu kampanye pemilu dengan menuduh partai oposisi, Partai Kongres, telah secara tidak berperasaan memberikannya.
BJP berusaha untuk membuat terobosan pemilu di negara bagian pesisir Tamil Nadu yang berhadapan dengan pulau Katchatheevu, setelah gagal memenangkan satu pun dari 39 kursi di negara bagian selatan tersebut di parlemen India yang beranggotakan 545 orang pada pemilu terakhir.
Baca Juga: India Akui Perlu Cari Cara Hentikan Konflik Teritorial dengan China
Editor’s picks
2. Masalah teritorial Katchatheevu telah diselesaikan pada dua perjanjian 1974 dan 1976
Perdana Menteri India Narendra Modi pada KTT G20 di New Delhi (9/9/2023). (twitter.com/narendramodi)Partai Modi diperkirakan akan memenangkan pemilu, yang akan dimulai pada 19 April, telah mengangkat isu ketidakpuasan para nelayan India. Ini setelah sebuah perjanjian 1976 antara kedua negara yang bertetangga itu melarang mereka untuk memasuki wilayah perairan di sekitar pulau tersebut.
Menlu India mengatakan pada Senin, Sri Lanka telah menahan lebih dari 6 ribu nelayan India dan 1.175 kapal penangkap ikan selama 20 tahun terakhir, setelah pakta larangan penangkapan ikan tersebut.
Pada 1974, India telah menyerahkan pulau Katchatheevu kepada Sri Lanka, diikuti oleh pakta soal nelayan pada 1976. Namun, ketidakpuasan atas penyerahan tersebut dan hak-hak yang diringkas, memicu dua gugatan Mahkamah Agung yang belum terselesaikan dalam 20 tahun terakhir.
3. Sengketa pulau memicu konflik nelayan kedua negara
Ilustrasi kapal nelayan. (unsplash.com/Paul Einerhand)Sementara itu, beberapa pihak di Sri Lanka, termasuk media arus utama dan eks diplomat, mengecam pernyataan Modi dan Jaishankar yang disebut sebagai provokasi.
Di sisi lain, kelompok nelayan di Sri Lanka menuding para pemimpin India mengalihkan perhatian dari konflik yang telah berlangsung lama, di antara para nelayan di kedua negara.
Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah menyuarakan keprihatinan atas sumber daya laut di Selat Palk, yang dinilai semakin menipis akibat penangkapan ikan yang berlebihan oleh kapal pukat dasar yang digunakan oleh nelayan India di perairan Sri Lanka, The Hindu melaporkan.
Baca Juga: Sri Lanka Setujui Kenaikan Upah Minimum Pekerja Sebesar 40 Persen
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
