Jakarta, IDN Times - Raja Belanda Willem-Alexander secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan. Permintaan maaf itu disampaikan pada Sabtu (1/7/2023), dalam upacara peringatan 160 tahun penghapusan perbudakan secara sah di Belanda.
Belanda merupakan salah satu kekuatan kolonial besar setelah abad ke-17, yang menguasai banyak wilayah di seluruh dunia. Selama pemerintahan kolonial, pedagang budak telah memperdagangkan lebih dari 600 ribu orang.
Dilansir Reuters, Raja Willem-Alexander menyampaikan permintaan maaf dalam acara Keti Koti, yang merupakan peringatan penghapusan perbudakan di negara itu pada 1 Juli. Keti Koti adalah kata-kata dari Suriname, yang berarti rantai putus.
"Pada hari ini mengingat sejarah perbudakan Belanda, saya mohon maaf atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini," katanya, menambahkan bahwa rasisme dalam masyarakat Belanda tetap menjadi masalah dan tidak semua orang akan mendukung permintaan maafnya.
Permintaan maafnya disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari ribuan penonton di monumen perbudakan nasional di Oosterpark Amsterdam. Raja Willem-Alexander, sebelumnya pada 2020 telah meminta maaf di Indonesia atas kekerasan berlebihan selama era pemerintahan kolonial Belanda.
Dilansir BBC, Belanda selama abad ke-17 menaklukkan sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi negara Indonesia, Afrika Selatan, Curacao, dan Papua Barat. Negara itu memperdagangkan ribuan orang dari Afrika ke koloni Belanda di Karibia dan Amerika Selatan, sekitar 5 persen dari seluruh perdagangan budak transatlantik.
Perbudakan dihentikan Belanda pada 1863, tapi di Suriname hal itu berlanjut selama masa transisi wajib 10 tahun.
Selama melakukan perbudakan Belanda telah menghasilkan kekayaan besar. Berdasarkan sebuah studi yang dirilis pada bulan Juni memperkirakan bahwa penguasa Belanda antara tahun 1675 hingga 1770 telah memperoleh setara dengan 545 juta euro (Rp8,9 triliun) nilai masa kini, yang didapat dari koloni tempat perbudakan diberlakukan.
Sebuah studi oleh Dewan Riset Belanda menemukan bahwa provinsi di barat negara itu antara tahun 1738 hingga 1780, 40 persen pertumbuhan ekonominya dikaitkan dengan perdagangan.
Tahun lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga telah meminta maaf atas peran negaranya dalam perdagangan budak. Dia mengatakan dalam pidatonya di Den Haag bahwa hal itu harus diakui dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, Rutte mengatakan pemerintah tidak akan membayar ganti rugi ata hal tersebut seperti yang direkomendasikan oleh panel penasehat pada 2021.
Beberapa kota di Belanda, termasuk Amsterdam dan Rotterdam juga telah meminta maaf atas peran mereka dalam perbudakan. Untuk memahami perbudakan pada era kolonial pada 2006 negara itu menambahkan sejarah perbudakan Belanda ke dalam kurikulum sekolah.