Rakyat Korsel Sambut Putusan Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Jakarta, IDN Times - Warga Korea Selatan (Korsel) bersuka cita saat Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh Majelis Nasional pada Jumat (4/4/2025).
Hal tersebut merupakan putusan yang disampaikan 122 hari setelah deklarasi darurat militer Yoon yang gagal pada 3 Desember 2024 dan 111 hari setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan.
Banyak pihak yang merasa lega dengan berakhirnya ketidakpastian politik yang terjadi di dalam negeri. Mereka juga menyuarakan harapan akan pemulihan ekonomi domestik yang sedang lesu.
Namun, beberapa pihak menyampaikan prospek suram berupa resesi berkepanjangan yang diperburuk oleh penerapan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, atas semua impor dari Korsel.
1. Pendapat warga Korsel tentang pemakzulan Yoon
Seorang pekerja teknologi berusia 40-an di kota Sejong, Kim Yi-kang, mengatakan bahwa dirinya merasa lega setelah menyaksikan putusan tersebut melalui tautan YouTube pada hari itu.
"Dengan ketidakpastian politik yang akhirnya berlalu, saya yakin sangat penting untuk memfokuskan upaya nasional dalam mengatasi tantangan besar, seperti kebijakan perdagangan AS dan penurunan ekonomi," ujarnya dikutip dari Korea Herald.
Beberapa orang menyatakan harapan bahwa perpecahan politik yang mendalam akan mulai mereda. Hal ini dengan pemilihan presiden baru yang diperkirakan akan diadakan pada awal Juni.
"Saya bosan dengan unjuk rasa anti-Yoon dan pro-Yoon yang terus menerus. Saya berharap negara ini, yang pernah terpecah belah, kini dapat bergerak menuju persatuan," kata Do Kwang-seok, seorang warga yang berasal dari Suwon.
Meski begitu, beberapa pihak tetap skeptis mengenai dampak praktis dari pemecatan Yoon. Hal ini disampaikan oleh seorang warga Suwon yang diidentifikasi hanya dengan nama belakangnya, Gwon, yang mengatakan kendati pengadilan menguatkan pemakzulan tersebut, ia tidak yakin akan ada perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
"Masalah yang lebih besar adalah kekosongan kepemimpinan yang membuat negosiasi dengan pemerintahan Trump semakin sulit, yang baru-baru ini mengumumkan tarif 25 persen untuk barang-barang buatan Korea," ungkapnya.