Ratusan Warga Israel Demo Tuntut Penuntasan Gencatan Senjata di Gaza

03 Mar 2025, 16:16 WIB

bendera Israel (pexels.com/Leonid Altman)

Jakarta, IDN Times - Ratusan warga Israel menggelar demonstrasi di depan rumah beberapa menteri pada Minggu (2/3/2025). Mereka menuntut penyelesaian kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran sandera.

Dalam video yang dibagikan di media sosial, pengunjuk rasa tampak berkumpul di depan kediaman Menteri Luar Negeri, Gideon Sa’ar, di Tel Aviv. Dalam aksi tersebut, mereka meneriakkan "Kalian mengkhianati sandera dan warga," "Tidak ada sandera yang dipulangkan kemarin," serta "Pemerintah Israel melanggar kesepakatan pemulangan sandera."

Protes serupa juga terjadi di depan rumah menteri pendidikan, transportasi, inovasi, urusan strategis, urusan diaspora, dan kepala Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset. Para demonstran mengangkat foto para sandera sambil menyerukan pemulangan mereka, dilansir dari Anadolu.

1. Netanyahu dituduh abaikan kepentingan rakyat

Ibu Matan Zangauker, salah seorang sandera yang masih ditahan di Gaza, menuduh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengabaikan kepentingan rakyat dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata.

"Dia mengubur mereka di terowongan kematian demi sekelompok orang yang berkhayal dan terputus dari realitas," katanya, merujuk pada anggota sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu.

Perempuan itu menambahkan, perdana menteri tersebut lebih mementingkan kelangsungan pemerintahannya dibandingkan nyawa warga sipil dan tentara.

Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup. Mereka semua diperkirakan akan dibebaskan pada tahap kedua gencatan senjata, yang mensyaratkan Israel untuk menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen.

2. Israel hentikan masuknya bantuan ke Gaza

Beberapa jam setelah tahap pertama gencatan senjata berakhir pada Minggu (2/3/2025), Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Netanyahu menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena Hamas menolak perpanjangan gencatan senjata yang diusulkan oleh utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Steve Witkoff.

"Netanyahu memutuskan bahwa mulai pagi ini, seluruh pemasukan barang dan pasokan ke Jalur Gaza akan dihentikan. Israel tidak akan mengizinkan gencatan senjata tanpa pembebasan sandera kami. Jika Hamas terus menolak, akan ada konsekuensi lebih lanjut," demikian pernyataan yang dirilis oleh kantor perdana menteri Israel.

Sebelumnya, Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah menyetujui proposal Witkoff untuk memperpanjang gencatan senjata selama sekitar pekan selama bulan suci Ramadan dan Paskah Yahudi. Jika negosiasi menemui jalan buntu pada akhir periode ini, Israel berhak melanjutkan perangnya di Gaza.

Witkoff sejauh ini belum mempublikasikan proposalnya. Namun, Israel mengklaim bahwa rencana tersebut akan dimulai dengan pembebasan setengah dari seluruh sandera yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

3. Tindakan Israel disebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata

Badan-badan bantuan mengonfirmasi bahwa tidak ada truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza pada Minggu pagi. Ribuan truk biasanya memasuki wilayah tersebut setiap minggunya sejak gencatan senjata disepakati pada pertengahan Januari 2025.

"Bantuan kemanusiaan harus terus mengalir ke Gaza. Ini sangat penting. Dan kami menyerukan semua pihak untuk memastikan bahwa mereka mencapai solusi," kata Antoine Renard dari Program Pangan Dunia (WFP) kepada BBC.

Juru bicara Hamas menyebut pemblokiran bantuan tersebut sebagai upaya pemerasan murahan dan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

"Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan masuk ke Gaza sekali lagi menunjukkan wajah buruk pendudukan Israel. Komunitas internasional harus memberikan tekanan pada pemerintah Israel untuk berhenti membuat rakyat kami kelaparan," kata juru bicara tersebut.

Hamas sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui perpanjangan gencatan senjata tahap pertama tanpa adanya jaminan bahwa tahap kedua akan dilaksanakan. Perundingan tahap kedua seharusnya telah dimulai beberapa pekan lalu, namun hingga kini nyaris belum berjalan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.