Buka, IDN Times - Hampir seluruh warga di Wilayah Otonom Bougainville memutuskan ingin memisahkan diri dari Papua Nugini usai hasil referendum diumumkan pada Rabu (11/12). Bougainville sendiri merupakan suatu gugusan pulau yang berada di kawasan Pasifik.
Lokasinya berjarak sekitar 700 kilometer dari Papua Nugini dengan jumlah populasi lebih dari 180.000 jiwa. Referendum sendiri diselenggarakan sepanjang dua minggu terakhir dan sifatnya tidak mengikat secara hukum.
Meski hasilnya tidak serta-merta membuat Bougainville merdeka, tapi jika diratifikasi oleh parlemen, ini bisa membuka jalan bagi wilayah itu untuk menjadi negara termuda di dunia. Seperti dilaporkan RNZ, sebanyak 97,7 persen warga sepakat bahwa Bougainville harus berpisah dari Papua Nugini.
Sisanya, kurang dari dua persen, memilih untuk tetap menjadi bagian Papua Nugini, namun dengan "otonomi yang lebih besar". Partisipasi pemilih dalam referendum bersejarah ini pun terbilang sangat tinggi yaitu lebih dari 85 persen.
Hasil tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang warga Bougainville seperti yang diwajibkan dalam Kesepakatan Damai Bougainville dengan pemerintah Papua Nugini pada 2001. Artinya, butuh hampir dua dekade untuk menyelenggarakan referendum tersebut.
Latar belakangnya sendiri adalah konflik sipil berkepanjangan antara pemerintah dengan masyarakat di Bougainville. Konflik yang berakhir pada 1998 itu diperkirakan menewaskan 20.000 warga. Padahal, populasi di kepulauan tersebut kala itu masih sekitar 200.000 jiwa.
Hasil referendum pun disambut dengan suka cita oleh masyarakat yang berkumpul di Balai Kota Buka. Ketua Komisi Referendum Bougainville, Bertie Ahern, adalah salah satu yang bertepuk tangan saat angka itu diumumkan.
Alexia Baria, seorang lulusan akademi keperawatan, mengatakan kepada AFP bahwa dia lebih dari sekadar merasa bahagia. "Anda lihat air mata saya. Ini adalah saat yang kami sudah nantikan," ucapnya. Hal yang sama diucapkan oleh pemimpin Bougainville, John Momis.
"Kini, setidaknya secara psikologis, kami merasa terbebaskan. Jelas sekali bahwa warga sekarang sedang ingin merayakan dan saya bergabung bersama mereka sebab mereka punya hak untuk merayakannya," katanya.
Josephn Nobetau, Kepala Sekretaris Pemerintah Otonom Bougainville, mengungkapkan perasaannya melalui media sosial. Ia membaca situasi saat ini sebagai bekal untuk "bergerak maju dalam merundingkan suatu penyelesaian politik yang bertahan lama".
Sementara itu, parlemen di ibu kota Port Moresby dilaporkan terbelah ketika merespons hasil referendum. Sebagian menolak meratifikasinya sebab khawatir itu akan mendorong pergerakan separatisme berikutnya. Papua Nugini dianggap rentan dengan gerakan serupa karena banyaknya kelompok adat dengan bahasa daerah berbeda-beda.
Sir Puka Temu, Menteri Papua Nugini untuk Urusan Bougainville, mengingatkan bahwa walau hasilnya "kredibel", tapi pemerintah tetap yang berhak atas "otoritas terakhir" atasnya. Sedangkan Perdana Menteri James Marape mengatakan ia belum mau terburu-buru memberikan pernyataan resmi.
Dilansir dari The Guardian, Momis mengaku percaya Marape tidak akan gegabah. "Dia orang yang cerdas, berpendidikan dan rendah hati. Dia siap untuk mendengarkan," ujarnya. "Jika kita bekerja sama, hasilnya akan baik dan resmi..dan paling penting bisa menghasilkan perdamaian yang bertahan lama."
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb