Rencana Peningkatan Anggaran Pertahanan Jepang Diragukan Berhasil

Kekalahan Kekaisaran Jepang saat Perang Dunia ke-2 meninggalkan sejarah pahit bagi negeri matahari terbit tersebut. Sejak beberapa dekade terakhir segala bentuk rencana penambahan anggaran pertahanan maupun kekuatan militer Jepang selalu mendapat kecaman keras dari masyarakatnya yang anti perang.

Dikutip dari Reuters, Natsuo Yamaguchi berpendapat jika untuk saat ini urgensi pertahanan belum menjadi prioritas masyarakat Jepang, dan mereka lebih memilih anggaran pemerintah dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial atau pendidikan. 

Menurut Yamaguchi, pandangan seperti itu memang tertanam kuat di kalangan masyarakat karena melihat angka kelahiran Jepang yang semakin merosot tajam dan tingginya jumlah lansia. 

Bersekutu dengan Amerika Serikat, Jepang memiliki kewajiban khusus untuk membantu Washington menghadapi seluruh ancaman. Dari berbagai ancaman yang ada semua mata tertuju dengan kekuatan Republik Rakyat Tiongkok yang semakin kuat.

Ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berencana menaikkan anggaran pertahanan Jepang ke angka 2 persen dari PDB semua itu ditujukan untuk memperlihatkan determinasi Tokyo membantu sekutunya mengantisipasi Tiongkok, seperti yang dilansir dari Hankyoreh.

Sejak 1976, anggaran pertahanan Jepang selalu berada di kasaran 1 persen PDB. Semua itu disebabkan Konstitusi Jepang yang melarang keras pemerintahannya untuk menghabiskan dana pertahanan lebih dari 1 persen. 

Sama seperti pemerintahan demokratis pada umumnya, setiap kebijakan akan ditentukan dari pengambilan suara di parlemen. Jepang yang akan menghadapi pemilihan umum pada 31 Oktober 2021 harus menentukan perwakilan mereka yang memegang nasib negara untuk beberapa tahun ke depan.

Dilaporkan Reuters, Partai Liberal Demokrat pimpinan Fumio Kishida diprediksi akan memenangkan 41 persen suara menurut survei dari Asahi Daily. Sedangkan Partai Komeito yang merupakan koalisi diprediksi akan mendapat 5 persen suara. 

Dengan jumlah dukungan sebesar 46 persen angka tersebut dapat membantu PM Kishida memegang kontrol dan memudahkan setiap kebijakannya untuk diterima oleh parlemen. Di sisi lain, Partai Konstitusional Demokratik sebagai oposisi pemerintah diprediksi hanya akan mendapat sekitar 13 persen suara dalam pemilu nanti. 

Meskipun terlihat jelas siapa yang akan memenangkan kursi mayoritas di parlemen, namun tidak dapat dipungkiri jika masyarakat Jepang dapat memprotes dan menolak berbagai bentuk kebijakan apabila dianggap tidak populer.