Jakarta, IDN Times - Resolusi Majelis Umum PBB, pada Senin (14/11/2022), mendesak Rusia untuk bertanggung jawab atas kerusakan di Ukraina imbas perang yang pecah sejak Februari 2022.
Resolusi itu juga merekomendasikan agar negara-negara anggota bekerja sama dengan Ukraina, untuk membuat daftar internasional untuk mencatat bukti dan klaim guna menentang Rusia.
Perwakilan Rusia di PBB, Vassily Nebenzia, menuding negara-negara Barat menerapkan standar ganda dan sedang mencoba untuk memperburuk konflik. Ia juga menentang dan mengatakan bahwa hasil resolusi tersebut tidak sah secara hukum.
"Barat sedang mencoba untuk memperburuk konflik dan berencana untuk menggunakan uang Rusia untuk itu," kata Nebenzia, dikutip dari Reuters.
Sebelum proses voting dilakukan, Nebenzia juga menyerukan agar negara-negara ikut menentang resolusi tersebut.
Resolusi itu menyebut bahwa Rusia harus menanggung akibat hukum dari semua tindakannya yang salah secara internasional, termasuk membuat reparasi untuk kerusakan, termasuk kerusakan apa pun, yang disebabkan oleh tindakannya.
Resolusi itu didukung oleh 94 dari 193 negara anggota PBB. Meskipun begitu, jumlah ini merupakan yang terendah dari lima resolusi lain yang telah diadopsi Majelis Umum menyangkut Ukraina.
Sementara itu, 14 negara lain, termasuk Rusia, China, dan Iran menentang hasil resolusi tersebut, dan 73 negara lainnya, termasuk Brazil, India, dan Afrika Selatan memilih abstain.
Perwakilan Ukraina di PBB, Sergiy Kyslytsya, mengatakan bahwa Rusia dengan sengaja telah menargetkan penyerangan ke segala hal, mulai dari pabrik, hingga bangunan tempat tinggal dan rumah sakit.
Ia juga meminta keadilan atas korban akibat kejahatan perang yang dilakukan Rusia, dan menuntut Rusia untuk bertanggung jawab.
"Ukraina akan memiliki tugas berat untuk membangun kembali negara dan pulih dari perang ini, tetapi pemulihan itu tidak akan pernah lengkap tanpa rasa keadilan bagi para korban perang Rusia. Sudah waktunya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia," katanya, dikutip Al Jazeera.