RI Bicara di Konferensi Palestina: Israel Harus Setop Serang Gaza

30 Jul 2025, 10:27 WIB

Sonya Michaella

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir. (IDN Times/Sonya Michaella)

Intinya sih...

Indonesia hadir di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Palestina di PBB.
Masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina.
Konferensi pertama sejak konflik pecah pada 2023.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

New York, IDN Times - Indonesia masih terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menuntut agar Israel segera menghentikan serangan demi serangan ke Jalur Gaza, merupakan salah satu pernyataan yang ditekankan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat menghadiri Konferensi Internasional Tingkat Tinggi terkait Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).

“Indonesia menekankan sejumlah hal, utamanya kita ingin kekerasan di Gaza segera dihentikan dan akses kemanusiaan segera dibuka. Kedua, negara-negara anggota PBB yang belum mengakui Palestina agar segera mengakui Palestina,” kata Arrmanatha di sela-sela pertemuan di New York, AS, Selasa (29/7/2025).

“Kita menegaskan bahwa pengakuan Palestina sebagai negara ini penting jika kita berkomitmen untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel melalui Two State Solution, pengakuan Palestina sebagai negara ini bisa sangat membantu dalam proses perundingan untuk mencapai Two State Solution,” lanjutnya.

1. Masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri

Kehancuran di Gaza selama konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023. (commons.wikimedia.org/WAFA)

Dalam debat umum ini, Arrmanatha juga menegaskan bahwa nasib dan masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina itu sendiri. Indonesia juga membeberkan sejumlah upaya dan bantuan yang diberikan untuk mendukung Otoritas Palestina, misalnya untuk capacity building.

“Kita menolak upaya mengeluarkan rakyat Palestina dari Gaza maupun dari Tepi Barat. Kita menegaskan dan mendorong negara-negara anggota PBB untuk mendukung rencana dekonstruksi kelompok Arab dan OKI,” ucap dia.

Arrmanatha membeberkan pula berbagai langkah yang dilakukan Indonesia untuk mendukung Otoritas Palestina, seperti bantuan ke anak muda Palestina di bidang pendidikan serta komitmen Presiden RI Prabowo Subianto mengirim 10 ribu ton beras yang saat ini tengah dalam proses.

2. Konferensi pertama sejak konflik pecah pada 2023

Arrmanatha menegaskan, konferensi ini sangat penting karena diluncurkan oleh Komite Palestina, di mana ada Indonesia yang memegang posisi sebagai Wakil Ketua. Beberapa tahun lalu, Indonesia juga bekerja sama dengan Palestina untuk mengembalikan momentum lantaran dalam 10 tahun terakhir tidak ada pembahasan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui Two State Solution.

“Sebelumnya ada format Kuartet dan sudah lama tidak berfungsi. Jadi konferensi ini dirasakan penting adanya, dan dapat memulai mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel lewat Two State Solution,” ungkap dia.

3. Indonesia menyampaikan rekomendasi dari kelompok kerja bersama Italia

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir. (IDN Times/Sonya Michaella)

Di hari sebelumnya, Arrmanatha juga menyampaikan rekomendasi Indonesia bersama Italia dalam peran sebagai co-chair di Working Grup (kelompok kerja) konferensi tersebut. Indonesia dan Italia dipercaya untuk memimpin Pokja Isu Keamanan dalam proses persiapan konferensi ini.

“Kelompok Kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi jaminan keamanan serta ruang lingkup dan tugas dari misi stabilisasi di bawah komando PBB. Kedua aspek ini merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi konflik Palestina dan Israel,” ujarnya.

Pertama, membentuk jaminan keamanan yang kredibel dan setara untuk dua negara melalui penghentian kekerasan, dan menekankan hak yang sama bagi kedua belah pihak untuk keamanan. Arrmanatha menyampaikan aksi nyata yang telah diidentifikasi, termasuk mendorong gencatan senjata secara permanen, pembentukan otoritas transisi Palestina di Gaza, dan pembentukan arsitektur keamanan regional untuk membangun kepercayaan di kawasan.

Kedua, memberdayakan Otoritas Palestina untuk mengatur keamanan secara mandiri dan mengambil tanggung jawab di Gaza dan Tepi Barat dengan tujuan memajukan reunifikasi wilayah Palestina. Rekomendasi mencakup pembentukan Kerangka Kerja Koordinasi Internasional di bawah PBB, mekanisme transfer tanggung jawab keamanan kepada otoritas Palestina. Terdapat kesatuan pandangan negara-negara PBB yang menentang keras pemindahan paksa, serta perubahan demografi dan status teritorial Gaza dan wilayah Palestina yang dikuasai Israel.

Ketiga, mendorong penguatan rasa saling percaya guna memperkuat kapabilitas kedua negara dalam memikul tanggung jawab bersama menjamin stabilitas dan keamanan. Aksi yang direkomendasikan yaitu pembentukan mekanisme pengawasan gencatan senjata, pelaksanaan peningkatan kapasitas pemberdayaan otoritas Palestina, dan dukungan kepada langkah bina damai oleh organisasi masyarakat sipil.