RI Dukung Komitmen Singapura untuk Lindungi Pekerja Migran

Christina mengatakan pelindungan pekerja migran perlu dilihat secara menyeluruh. Hal itu mencakup kondisi kerja, akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan sosial, akses terhadap keadilan, hingga upaya mencegah eksploitasi.

Menurut dia, perhatian terhadap pekerja domestik menjadi penting karena kelompok tersebut bekerja dalam lingkungan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pekerja di sektor formal lainnya.

Christina juga menyoroti mekanisme rekrutmen dan penempatan pekerja migran. Menurutnya, sistem tersebut harus memberikan kepastian sekaligus memastikan hak pekerja tetap terlindungi sejak sebelum keberangkatan.

“Karena itu, kami melihat pentingnya terus membangun komunikasi dengan Singapura mengenai tata kelola rekrutmen dan penempatan. Bagaimana prosesnya dilakukan secara transparan, memberikan kepastian bagi pekerja, dan tetap memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi,” ungkapnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Indonesia adalah mekanisme direct hiring yang selama ini digunakan dalam penempatan pekerja domestik di Singapura. Christina mengatakan masih ditemukan kasus-kasus eksploitasi dalam mekanisme tersebut.

Menurut Christina, pembahasan mengenai tata kelola rekrutmen tidak dapat dilepaskan dari agenda pelindungan. Proses perekrutan dan penempatan perlu dibuat transparan sehingga pekerja mengetahui hak, kewajiban, serta kondisi kerja yang akan mereka jalani.

Christina menegaskan Indonesia menghormati kebijakan dan sistem hukum yang berlaku di Singapura. Namun, sebagai negara asal pekerja migran, Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan warga negaranya mendapatkan pelindungan ketika bekerja di luar negeri.

Posisi tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah Singapura mengenai kebijakan yang berdampak terhadap pekerja migran Indonesia.

“Yang penting bagaimana rekomendasi tersebut diimplementasikan dalam produk hukum dan kebijakan nasional Singapura,” kata Christina.

Ia menilai dukungan Singapura terhadap rekomendasi UPR dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara kedua negara. Bagi Indonesia, penerimaan rekomendasi merupakan langkah awal, sedangkan implementasinya menjadi bagian yang perlu terus dikawal.

Christina mengatakan KemenP2MI akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di Singapura untuk mengikuti perkembangan kebijakan pelindungan pekerja migran di negara tersebut.

“KemenP2MI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di Singapura untuk mengikuti perkembangan kebijakan pelindungan pekerja migran di Singapura,” tambah Christina.

Koordinasi tersebut juga akan menjadi ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan pekerja migran Indonesia dalam pembahasan bilateral dengan Singapura.

Dalam UPR keempat, Singapura mendukung 243 dari 342 rekomendasi yang diterimanya dari negara-negara anggota PBB. Jumlah tersebut setara sekitar 71 persen dari seluruh rekomendasi yang diterima dan meningkat dibandingkan sekitar 65 persen pada peninjauan sebelumnya pada 2021.

Salah satu rekomendasi yang didukung berasal dari Inggris. Rekomendasi tersebut meminta Singapura mengamanatkan periode istirahat serta membangun proses digital untuk perekrutan dan pembayaran upah pekerja rumah tangga asing.

Singapura juga mendukung rekomendasi untuk memperkuat pelindungan pekerja migran dalam sejumlah aspek, termasuk kondisi kerja, layanan kesehatan, perlindungan sosial, akses terhadap keadilan, serta perlindungan dari eksploitasi.

Untuk pekerja rumah tangga migran, dukungan mencakup peningkatan pelindungan hukum, akses layanan kesehatan, dan dukungan kesehatan mental.

Namun, Singapura tidak menerima seluruh rekomendasi terkait perubahan perlindungan hukum pekerja domestik. Negara tersebut tidak mendukung usulan dari Kanada dan Norwegia untuk memperluas perlindungan berdasarkan Employment Act dan Work Injury Compensation Act kepada pekerja rumah tangga.

Singapura juga tidak mendukung rekomendasi untuk memberikan pekerja rumah tangga asing hari libur nasional, jam kerja yang diatur, dan cuti berbayar, serta usulan untuk mengakhiri kewajiban tes kehamilan dan HIV.

Dalam tanggapannya, pemerintah Singapura mengatakan pekerja rumah tangga migran membutuhkan “perlindungan tambahan”. Namun, menurut Singapura, karakteristik lingkungan kerja mereka ditangani melalui aturan khusus berdasarkan Employment of Foreign Manpower Act.

Dengan dukungan terhadap rekomendasi UPR tersebut, isu pelindungan pekerja migran kini menjadi salah satu ruang yang dapat terus dibahas Indonesia dan Singapura. Christina menekankan, langkah berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan pelindungan nyata bagi pekerja migran.