RI: Jangan Ada Standar Ganda dalam Perlindungan Pekerja Kemanusiaan

Sugiono menyoroti tingginya korban di Gaza, dengan lebih dari 50 staf UNRWA meninggal dunia sepanjang 2025. Situasi tersebut menjadikan Gaza sebagai wilayah paling berbahaya di dunia bagi tenaga kemanusiaan. PBB menyebut, kondisi ini adalah kehilangan terbesar personel kemanusiaan sepanjang sejarah.

Sugiono menegaskan, setiap nama dalam statistik itu adalah individu luar biasa yang mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan. Dia menolak keras jika pengorbanan mereka dipandang sekadar angka.

"Angka-angka ini bukan statistik semata. Mereka adalah manusia dengan keluarga, sahabat, dan cita-cita," katanya.

Data Aid Worker Security Database juga memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Pada 2023, tercatat 280 korban jiwa, meningkat menjadi 380 pada 2024. Hingga 14 Agustus 2025, sudah ada 265 pekerja yang meninggal dunia akibat serangan, penculikan, maupun luka berat di medan konflik.

Saat ini, terdapat enam WNI yang masih bertugas di Gaza hingga Agustus 2025. Mereka terdiri dari lima dokter dan satu tenaga non-medis dari organisasi Bulan Sabit Merah dan MER-C.

Sugiono mengingatkan, banyak deklarasi internasional yang berhenti di level simbolik.

"Tanggung jawab kami tidak berhenti di atas kertas. Kami harus mengubah komitmen ini menjadi perlindungan nyata," ujarnya.

Deklarasi ini didukung lebih dari 100 negara anggota PBB. Dukungan luas tersebut diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperkuat norma internasional mengenai perlindungan relawan kemanusiaan. Namun, Sugiono mengingatkan, deklarasi yang kuat tanpa implementasi hanya akan menjadi dokumen kosong.

Dalam pandangannya, penghormatan terbesar bagi relawan yang gugur bukanlah upacara simbolis, melainkan keberlanjutan misi kemanusiaan di lapangan. Dia juga menyerukan kerja sama global yang lebih erat untuk menghentikan siklus impunitas.

Pernyataan tegas Sugiono mengenai standar ganda menyoroti praktik pelanggaran hukum humaniter internasional seringkali dibiarkan tanpa sanksi. Dia menegaskan, negara tidak boleh memilih kapan aturan ditegakkan dan diabaikan.

"Tidak boleh ada standar ganda dalam perlindungan kemanusiaan. Setiap pelanggaran harus diproses, siapa pun pelakunya," ujar Sugiono.

Dia menilai, sikap dunia internasional yang sering berbeda dalam merespons pelanggaran justru melemahkan hukum internasional itu sendiri.

Indonesia menekankan akuntabilitas adalah pilar penting dalam deklarasi ini. Upaya menghentikan impunitas akan memastikan perlindungan lebih baik, sekaligus memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.

Sugiono pun menutup pidatonya dengan menyerukan komitmen global untuk mengubah deklarasi ini menjadi tindakan nyata.

"Indonesia siap berkontribusi penuh. Kita harus berdiri tegak membela prinsip kemanusiaan tanpa syarat dan tanpa pengecualian," katanya.

Sementara itu, Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan yang diluncurkan di New York memuat empat langkah praktis. Pertama, memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Kedua, membuka akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan. Ketiga, menyelaraskan perlindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Keempat, memastikan akuntabilitas atas pelanggaran.